PEKANBARU (RS) Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyatakan pemerintah gagal melindungi tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri. Todung mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI jika tidak mampu memberikan perlindungan hukum.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Todung Mulya Lubis usai menjadi pembicara dalam seminar bertema ‘HAM dan akses to justice bagi kaum marjinal’ di Pekanbaru, Riau, Selasa (21/6).

“Pemerintah gagal melindungi TKI. Masa pemerintah tidak tahu Ruyati sudah dieksekusi. Baru tahu setelah Migrant Care mengungkap ada TKI dihukum mati,” kata Todung.

Alumnus SMP 4 Pekanbaru ini menyanyangkan lemahnya pengawasan Kementerian Luar Negeri terhadap tenaga kerja di luar negeri. Akibatnya, kasus kekerasan hingga hukuman mati yang dialami TKI terus terjadi.

“Kalau pemerintah masih mau mengirim TKI, harus ada program bantuan hukum yang tersedia bagi mereka,” ujar Todung.

Sebab, jelas Todung, peradilan di luar negeri seperti Arab Saudi tertutup sehingga sulit bagi TKI mendapat keadilan. Ia minta pemerintah proaktif membela TKI yang bermasalah di luar negeri, bukan hanya menunggu laporan kedutaan besar.

Terakhir, hukuman mati dialami Ruyati, TKI asal Bekasi yang dihukum pancung di Arab Saudi. Menurut Todung, pemerintah gagal karena buruknya birokrasi dan sistem perlindungan TKI di negara yang mempekerjakan mereka.

Selain itu, pemerintah juga tidak punya kredibilitas karena juga memberlakukan hukuman mati dalam peradilan nasional. Praktisi hukum ini minta pemerintah menghentikan pengiriman TKI jika tidak sanggup melindungi hak-hak mereka.

“Bagaimana mungkin kita dihargai secara hukum di luar negeri, sedangkan bangsa ini sendiri memberlakukan hukuman mati,” tegas Todung. (asr)