Jakarta (Segmennews.com)- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sektor pelayanan publik di Jakarta masih kurang memadai. Jokowi yang unggul sementara dalam Pilgub DKI putaran dua ditantang mampu benahi pelayanan publik tersebut dalam enam bulan bila kelak memimpin Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/9/2012), menanggapi pekerjaan rumah yang yang masih harus diselesaikan di Jakarta oleh pemimpin baru.

“Public services, pelayanan publik di Jakarta tolong dibenahi, ini sebenarnya sudah dirintis Foke, Jokowi tinggal melakukan pengawasan dan mempermudah birokrasinya,” kata Tulus dalam perbincangan melalui sambungan telepon.

Tulus menekankan sektor akses kesehatan. Sampai saat ini kalangan miskin kota masih terkendala dalam mengakses layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit yang ada di Jakarta.

“Orang miskin yg mengakses layanan kesehatan di rumah sakit kenyataanya masih banyak menemui kesulitan, misalnya mendapatkan kartu miskin. Jangan sampai ada warga yg ditolak rumah sakit hanya karena tidak ada uang jaminan yang sekarang minimal Rp 3 juta. Jokowi harus bisa menekan fenomena itu untuk semua pasien,” tutur Tulus.

Selain permasalahan akses kesehatan, Jokowi juga harus mampu meningkatkan pelayanan angkutan umum.

“Juga termasuk meningkatkan pelayanan angkutan umum yang manusawi. Karena saat ini angkutan umum di Jakarta bukan hanya tidak manusiawi, tapi sudah mengancam keselamatan,” kata Tulus.

Alasan memberi toleransi waktu enam bulan untuk membenahi layanan publik, karena jangka waktu 100 hari dirasa tidak realistis.

“Ini paling tidak pada 6 bulan atau sampai tahun pertama. Kalau 100 hari itu tidak realistis saya pikir, karena diakan harus mengenal lapangan dulu. Bagaimanapun dia orang baru di Jakarta,” terangnya. (dtc/snc)