Sidimpuan (Segmennews.com)– Selama ini pelayanan di bidang kesehatan di Kota Padasidimpuan (Psp) masih kurang maksimal. Selain itu, ternyata RSUD Psp yang termasuk rumah sakit kelas B, juga masih kekurangan 6 dokter spesialis. Lengkaplah sudah, keprihatinan dengan kondisi ini.

Karenanya, pemerintahan baru di Kota Psp diharapkan memprioritaskan peningkatan pelayanan RSUD Psp, baik bangunan, peralatan, sumber daya manusia (SDM) dan lainnya. Selain itu, pemerintah harus segera menambah kekurangan enam dokter spesialis yang melayani di RSUD Psp tesebut.

Menurut Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Psp Timbul Simanungkalit, Senin (28/1), kondisi fasilitas dan pelayanan rumah sakit saat ini sangat memprihatinkan, dimana alat-alat kesehatan yang ada sudah ketinggalan zaman. Untuk scanning, pasien harus pergi ke RSUD Tapsel di Sipirok karena tidak ada alat CT-Scan atau yang sejenisnya.

“Fasilitas rawat inap juga tidak mencukupi. Bangunannya sudah perlu direnovasi karena masih peninggalan lama,” ujarnya. Kebanyakan pasien yang datang berobat ke RSUD Psp kata Timbul, hanya pasien kecelakaan atau yang kritis dan yang tidak mampu. Atau dengan kata lain, tidak ubahnya ‘rumah sakit P3K’ saja.

“Bagi orang yang mampu lebih memilih untuk berobat ke Medan, malah banyak yang sudah ke luar negeri semisal Penang dan Singapura. Padahal dokter-dokter yang ada di sana banyak yang lulusan Indonesia. Tapi mereka diberikan fasiltas peralatan dan insentif yang memadai,” ucapnya.

Dari segi bisnis ini adalah peluang, sudah banyak orang yang bisa mengeluarkan biaya mahal untuk pelayanan kesehatan berkualitas. Tapi untuk kondisi sekarang, itu tak mungkin bisa diharapkan. Untuk memberi insentif tenaga dokter ahli saja kita tidak mampu. Psp kekurangan dokter-dokter spesialis,” jelasnya.

Pola hidup termasuk pola makan masyarakat Psp memiliki kecenderungan mudah terganggu kesehatannya. Sehingga pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah. Dalam kondisi yang memprihatinkan itu kata Timbul, RSUD Psp masih dibebani PAD sebesar Rp3,2 Miliar untuk tahun 2012 lalu. Secara tidak langsung itu didapatkan dari pasien tak mampu.

Memang RSUD Psp sudah termasuk rumah sakit kelas B, tetapi harus ditingkatkan pelayanannya. Bila perlu pemerintah harus berani merelokasi rumah sakit tersebut ke tempat yang lebih luas.

Bisa saja dengan melakukan ruislagg (tukar guling). Karena lokasinya tidak memungkinkan lagi untuk menampung kebutuhan masyarakat Psp. Selain tanggungjawab public service, rumah sakit juga bisa dijadikan income daerah.

“Jika rumah sakit daerah punya kualitas tidak mustahil orang-orang diluar Psp juga akan datang kemari dan hal ini akan memutar roda perekonomian,” katanya.

Direktur RSUD Psp, dr Aminuddin RSUD Psp masih membutuhkan 6 dokter spesialis lagi. Sudah dilakukan segala upaya dalam pengadaan dokter spesialis ini di antaranya dibukanya penerimaan CPNS setiap tahun untuk jurusan dokter spesialis.

Kemudian  menyurati provinsi, Depkes dan mencoba menjalin kerjasama dengan universitas khususnya Fakultas Kedokteran agar menempatkan lulusannya di RSUD Psp. Namun kendala yang dialami selama ini katanya adalah masalah anggaran, dimana honor yang akan diberikan kepada dokter spesialis yang bukan PNS tidak mampu dibiayai oleh pemerintah, sehingga dokter spesialis sungkan bekerja di Kota Psp.

Adapun jumlah personil RSUD Psp saat ini katanya, dokter spesialis bedah 1, dokter spesialis anak 2 orang namun satu statusnya honor yang diperbantukan, dokter spesialis bedah 1 orang, dokter spesialis kebidanan 2 namun 1 honor diperbantukan, dokter THT 1, dokter paru 1, dokter mata 1, dokter syaraf 1 namun statusnya honor diperbantukan, dokter patologi klinik 1, gokter gigi 3 orang, dokter umum 15 dan tenaga keperawatan sebanyak 169. Rata-rata masyarakat yang berobat per harinya, untuk rawat jalan sebanyak 200 pasien dan untuk rawat inap sekitar 100 pasien.

Adapun penyakit pasien yang paling banyak ditangani yakni penyakit dalam, anak, bedah, persalinan dan syaraf dan 50 persen diantaranya pasien yang ditangani RSUD Psp adalah pasien jamkesda, pemegang kartu jamkesmas kemudian disusul askes dan pasien umum.

Sementara itu untuk PAD yang disumbangkan, kata Aminuddin dari tahun 2011 targetnya Rp2,6 miliar dan tahun 2012 Rp3,2 miliar atau terus naik dari tahun ke tahun dan realisasinya selalu mencapai kisaran 100 persen.

Saat ini RSUD Kota Psp berdiri di atas lahan seluas 5.242,5 meter persegi dengan satu unit RS Bersalin serta didepannya lahan kantor RSUD Kota Psp dengan 6 poliklinik, satu ruang Instalasi Gawat Darurat, dapur umum, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kamar mayat, ruang pelayan terpadu dengan jumlah tempat tidur sebanyak 151 buah dan ruang VIP sebanyak 23 unit.  (mtc/snc)