Jakarta (SegmenNews.com)– Sebanyak 12 bupati dan walikota di Riau plus stafnya mendatangi kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan BR). Kedatangan mereka ini untuk mengirimkan laporan akuntabilitas pemerintah daerah di Riau — laporan yang sebenarnya bisa dikirim melalui surat.

Total rombongan dari Riau ini berjumlah 50 orang dan disambut langsung oleh Men PAN Azwar Abubakar di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (1/4/2013). Mereka mengaku datang berbondong-bondong karena mendapatkan perintah langsung dari Gubernur Riau Rusli Zainal, yang kini menyandang status tersangka kasus PON Riau.

“Hari ini kami membawa seluruh bupati dan walikota. Kalau jumlah ada 12, tapi karena mereka membawa staf jadi total ada 50 orang. Ini arahan langsung dari Pak Gubernur. Kami diperintahkan menyampaikan kinerja secara serempak kepada Men PAN,” ujar Kepala Inspektorat Pemprov Riau Syamsu Rizal.

Rusli sendiri tidak ikut bersama rombongan. Tidak diketahui secara pasti apa alasan politisi Golkar yang tersangkut kasus PON di KPK itu, tidak hadir dalam acara ‘penyerahan laporan akuntabilitas Provinsi Riau’ ini.

“Beliau harusnya datang. Tapi beberapa saat yang lalu, dia menyatakan tidak bisa datang,” ujar Syamsu.

Ditanya mengenai mengapa rombongan yang datang melapor berjumlah cukup besar, Syamsu mengatakan hal itu sudah menjadi tradisi di Riau. Ongkos perjalanan sepenuhnya ditanggung APBD Riau. Padahal untuk diketahui, pelaporan sebetulnya bisa dikirimkan via surat atau email saja.

“Ini memang sudah jadi tradisi kami. Memang pelaporan bisa dikirimkan saja. Tapi kalau semua datang bersama-sama, kami bisa langsung mendengar arahan dari Pak Menteri. Ya karena ini berkaitan dengan pemerintahan, ini berasal dari APBD,” kata Syamsu.
(dtc/snc)