greenpeaceJakarta (SegmenNews.com)– Kebijakan moratorium terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut akan berakhir 20 Mei 2013. Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menegaskan akan melanjutkan moratorium tersebut, namun disisi lain Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menghendaki sebaliknya.

“Moratorium itu tetap kita akan lanjutkan tetapi kita tunggu Inpres (instruksi presiden). Prinsipnya saya setuju untuk melanjutkan. Moratorium agree to be continue,” ungkap Zulkifli usai membuka pameran tentang kehutanan di JCC Senayan Jakarta, Kamis (4/04/2013).

Ia mengatakan moratorium yang dikeluarkan sejak tahun 2011 tersebut akan berakhir 20 Mei 2013. Moratorium ini berisikan antara lain menghentikan sementara pemberian izin baru di kawasan hutan gambut dan hutan lindung dan menunggu penyempurnaan tata kelola hutan.

Zulkifli tidak khawatir efek negatif dari adanya moratorium ini khususnya kepada pihak pengusaha perkebunan seperti sawit.

“Tahun 2011 kita mengeluarkan moratorium dan pengusaha mengatakan bagaimana kami bisa melanjutkan usaha jika moratorium tetap dikeluarkan. Kami menatap ekonomi bisa kita tumbuh dan kita tata sedemikian rupa,” katanya.

Bahkan ia mengklaim pertumbuhan ekonomi negara Indonesia tetap tumbuh di atas 6% walaupun moratorium ini diberlakukan. “Ekonomi kita tetap tumbuh kok dan tertinggi kedua terbaik di dunia dengan nilai di atas 6%. Kawasan hutan kita terus tatap agar lingkungan baik karena hutan sumber kehidupan bagi kita,” cetusnya.

Seperti diketahui mulai 20 Mei 2011 penerapan moratorium (penundaan) terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut efektif berlaku. Moratorium ini berlaku selama dua tahun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Inpres ini berlaku khusus untuk 64,2 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia.

Dalam Inpres itu diatur juga bahwa penundaan pemberian izin baru berlaku untuk hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain.

Soal pertimbangan pencabutan atau melanjutkan moratorium itu berada di Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). (detiknews.com)