Anggota DPRD Pelalawan Komisi A, Nazaruddin Arnazh
Anggota DPRD Pelalawan Komisi A, Nazaruddin Arnazh

Pangkalan Kerinci (SegmenNews.com)– Aneh, tidak ada penerimaan tenaga honorer, tapi tenaga honorer baru semakin bertambah di lingkungan Pemerintahan kabupaten Pelalawan. Hal itu membuat kalangan anggota DPRD Pelalawan gerah dan mempertanyakan proses rekrutnya kepada sejumlah SKPD.

Tenaga Honorer yang direkrut tersebut juga ada indikasi titipan dari para pejabat ataupun jatah oknum pejabat. Padahal, para tenaga honorer baru itu juga diinformasikan baru tamat SLTA, dan belum mampu mengoperasikan komputer secara maksimal. Tenaga honorer baru itu juga akan membebani APBD.

Seperti yang disampaikan salah satu nara sumber PNS yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan tenaga honorer baru tersebut hanya datang kekantor untuk isi absen, sementara mereka belum bisa bekerja.

“Kita takut memerintahkan tenaga honorer itu bekerja, kalau kita desak dia keluarga pimpinan. Nanti malah kita yang kena marah, mereka keluarga pejabat,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Pelalawan Komisi A, Nazaruddin Arnazh, kemarin sore menegaskan, bahwa penerimaan pegawai honorer sudah dilarang sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tertanggal 10 Januari 2013 yang ditujukan kepada semua kepala daerah di Indonesia, seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Kita juga sudah menerima sejumlah laporan, terkait banyaknya tenaga honorer baru yang direkrut secara diam-diam tanpa adanya pengumuman penerimaan. Ini jelas akan membebani APBD Pelalawan,” tegas Ketua DPD PAN Pelalawan ini.

Kalau penerimaan secara profesional dan sesuai ketentuan tidak ada masalah. Namun pihaknya menerima laporan tenaga honorer yang baru tersebut baru menamatkan SMA atau sederajat. Sehingga kemampuan mereka belum maksimal.

“Yang masih di pertanyakan kemampuannya langsung diterima masuk kerja tanpa tes,” tukasnya.

Waktu dekat pihak DPRD akan memanggil pimpinan satker yang telah menerima pegawai honor baru, guna meminta pertanggung jawaban apa alasan mereka yang disampaikan secara transparan dan jumlah pegawai honor yang telah di rekrut serta sistem pengajiannya seperti apa.

“Kita akan lakukan rapat bersama komisi lain untuk membahas rencana pemanggilan para pimpinan Satker yang telah melakukan perekrutan pegawai honor,” imbuhnya.

Sementara itu, sesuai sidak yang dilakukan Bupati beberapa waktu lalu banyak ditemukan pegawai honorer yang tidak masuk kerja. tapi mereka menandatangai absen. (fin)