ilustrasi
ilustrasi

Bengkalis (SegmenNews.com)— Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat melakukan tes urin kepada seluruh PNS di lingkup Pemkab Bengkalis, Senin (9/9). Tes urin dadakan tersebut berlangsung di kantor Bupati Bengkalis dan disaksikan Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh dan Wakil Bupati H. Suayatno.

Sebanyak 10 perwakilan BNN yang dipimpin AKBP Maria Sorlury, SH, Analis dari Direktorat Peran Serta Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN satu persatu mengambil sampel urin PNS melalui tabung sampel urin. Tes urin secara mendadak itu membuat sebagian PNS di Kabupaten Bengkalis banyak yang kabur, atau memilih absen.

Pantauan di kantor Bupati Bengkalis, suasana pemeriksaan atau tes urin PNS berjalan dengan normal. Saking ketakutannya, petugas pemeriksaan dari Laboratorium BNN mendapati lima tabung urin yang sengaja dipalsukan dengan diganti air mineral. Hanya saja upaya itu dapat terpantau dari nomor absen dan tabung tes urine yang dimiliki masing-masing PNS.

Dari 10 perwakilan BNN, dua diantaranya bertugas melakukan pengecekan sampel secara manual, sedangkan dua lainnya melakukan absen dan memberikan nomor peserta tes urin, dan selebihnya melakukan pengawasan.

Wakil Bupati Bengkalis H. Suayatno, disela-sela tes urin PNS mengutarakan, tes urin ini rangkaian kegiatan BNN yang bekerjasama dengan BNP Riau dan BNK Bengkalis. Tes urin juga menjadi program BNK kabupaten Bengkalis, dalam rangka mendukung program nasional dengan target 2013 itu zero bebas narkoba.

“Kita inginkan ada efek positif dari tes urin ini. Karena dari angka kasus narkoba, Indonesia sangat mengkhawatirkan, termasuk Riau dan Bengkalis, dimana Kabupaten Bengkalis masuk urutan kedua terbesar kasus narkoba, setelah Pekanbaru,” kata Suayatno.

Disinggung mengenai hasil tes urin atau uji sampel dari PNS. Suayatno mengaku, nantinya hasil tes urin dapat diketahui dari laporan BNN. Namun jelas, BNN sudah berkenan untuk turun ke Bengkalis itu sudah baik, dan Pemkab sangat berharap cukup besar agar program tes urin ini berkelanjutan nantinya.

BNN yang diminta Pemkab untuk turun ke Bengkalis itu memberikan target 1000 PNS, untuk diambil sampel urin, awalnya Pemkab melalui BNK mengajukan permohonan 2 ribu PNS. Akan tetapi, baru dapat direalisasikan 1000, itu pun banyak PNS yang masih berupaya menghindar, dan ada juga yang memberikan sampel urin palsu.

“Ini proaktif kita, dan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan maraknya peredaran narkoba di Bengkalis, dan Riau pada umumnya,” katanya.

Sementara itu, AKBP Maria Sorlury, SH, Analis dari Direktorat Peran Serta Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN Pusat saat diwawancarai, mengatakan, satu-satunya kabupaten di Riau yang baru disinggahinya adalah kabupaten Bengkalis. Karena Pemkab dan BNK nya langsung mengajukan permohonan ke BNN untuk pelaksanaan tes urin PNS.

Ditambah dengan hasil analisa dilapangan, dimana Bengkalis merupakan kabupaten nomor urut 2 di Riau yang jumlah kasus narkobanya banyak, bahkan sudah merambat ke kalangan pejabat.

“Saya dapat laporan ada sekitar 16 PNS yang tersangkut narkoba, jumlah itu sangat besar. Maka dari itu kita turun ke sini, dan kebetulan Pemkab dan BNK nya juga mendukung. Kegiatan ini akan terlaksana sampai dengan data kebutuhan,” paparnya lagi.

AKBP Maria juga sedikit menjelaskan, terkait dengan kasus narkoba. Tidak semua pemakai itu bisa tersangkut hukum, sepanjang pemakai adalah korban yang bersedia melapor bahwa dirinya adalah korban, maka korban dari zat adiktif berbahaya itu bisa mendapatkan perawatan atau rehabilitasi secara gratis, hal itu dibenarkan oleh Undang-Undang.

“Sepanjang pengguna itu adalah korban dan melaporkannya ke Polisi. Ya, korban itu berhak mendapatkan hak rehabilitasi. Namun, kebanyakan kasus-kasus narkoba, rata-rata yang tertangkap justru menyalahgunakan, setelah diproses hukum baru mengaku sebagai pemakai. Jika demikian kejadiannya, proses tetap jalan, dan rehabilitasi hanya berlaku pada korban yang melapor,” tegas perwira wanita yang bertugas di Barekrim Mabes Polri sebagai Kanit III, Sub Direktorat II Dir Tindak Pidana Narkoba ini.

Khusus kabupaten Bengkalis, sambung AKBP Maria, rehabilitasi itu ada di BNN Riau. Tidak ada alasan tidak adanya rumah rehabilitasi. Rumah Sakit Jiwa itu tempatnya, dan sudah ada kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan BNN. (no/ur)