Pekanbaru (SegmenNews.com)– Besarnya kekecewaan warga atas KPU Riau karena meniadakan perhitungan cepat (quick count) pada putaran pertama Pilgubri ternyata menjadi beban pikiran Ketua KPU Riau, Edy Sabli. Ketiadaan anggaran untuk membiayai quick count disiasatinya dengan mengusulkan keterlibatan swasta.
Edy mengusulkan perusahaan-perusahaan besar di Riau membiayai pelaksanaan quick count pada putaran kedua nanti. “KPU tidak punya payung hukum melakukan quick count. Tetapi, kalau memang mau ada mungkin perusahaan besar di Riau bisa didorong untuk membiayainya sebagai solusi untuk menjawab keinginan masyarakat atas keberadaan quick count di putaran kedua nanti,” papar Edy Sabli di kantornya, Minggu (22/9).
Edy menyebutkan, perusahaan-perusahaan besar bisa menyisihkan dananya untuk kepentingan masyarakat seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Ratusan juta rupiah dana CSR bisa dialokasikan untuk pelaksanaan hitung cepat. Hal ini bisa dianggap sebagai suatu pengabdian perusahaan kepada masyarakat kita,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini di Riau banyak perusahaan yang bonafit, mulai dari industri migas, pulp dan kertas, perkebunan, sampai finansial. “Suatu nilai plus bagi mereka kalau mau membiayai hitung cepat yang sangat diinginkan masyarakat,” ucapnya.
“Kalau sudah ada dana tersebut caranya mudah saja. Panggil lembaga survei dan lakukanlah hitung cepat menurut metode yang ilmiah,” tambahnya.
Akan tetapi KPU mengatakan takkan berperan aktif ke arah itu. KPU hanya mendorong mencari solusi atas keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kredibel terhadap hasil pemungutan suara di putaran kedua nanti. “Kami hanya mencoba mencari solusi, sebab selama ini selalu KPU yang disalahkan karena tidak ada hitung cepat,” ujarnya.
Edy Sabli menceritakan, KPU daerah mana pun dilarang melakukan quick count bahkan tidak boleh ada komunikasi dengan lembaga survei untuk melakukannya. Karena itu, lanjut Edy, KPU daerah lain malah tahu ada hitung cepat setelah melihat di televisi.
Menurutnya, ada tidaknya hitung cepat bergantung pada lembaga survei dan stasiun televisi nasional. “Apabila Riau tidak dilirik oleh pihak tersebut, itu merupakan urusan meja mereka sendiri dan kita terpaksa harus menerimanya,” katanya. (hr/lis)
