projectbSiak (SegmenNews.com) – Diusianya yang ke 14 tahun, secara umum kabupaten Siak memang kian “Kemilau”, namun dibeberapa sektor, masih banyak program yang belum tuntas dan harus segera diselesaikan terutama yang menyangkut program prioritas kemasyarakatan.

“Ini PR untuk bupati dan jajarannya. Kita minta, dalam merealisasikan berbagai sektor pembangunan, tetap fokus pada skala yang sudah menjadi ketetapan sehingga tahapan demi tahapan dapat terealisasi dengan baik dan penempatannya (program) tepat pada porsinya, artinya yang prioritas. Ya harus diprioritaskan dengan tuntas,” ujar ketua DPRD Siak Zulfi Mursal SH, saat berbincang bersama wartawan.

Banyaknya program yang belum tuntas hingga kini, lanjut Zulfi, harus disikapi serius oleh kepala daerah, apalagi kata dia, selain keharusan mewujudkan visi-misi yang telah dicanangkannya sejak pencalonannya dahulu, bupati juga harus bisa mengantarkan tongkat estafet program dari kepala daerah sebelumnya, baik program jangka menengah (RPJM) ataupun program jangka panjang (RPJP).

Menurutnya, PR yang paling urgensi untuk segera diselesaikan saat ini adalah terkait kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih. “Ini saja, (kebutuhan dasar) hingga kini belum merata dinikmati masyarakat dan seringkali menjadi keluhan yang disampaikan kepada pihak legislatif. Kita di DPRD, komit untuk mendukung berbagai program luncuran pemkab apalagi bila program tersebut menyangkut kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat umum,” tandas politisi PAN ini.

Belum tuntasnya realisasi suatu program, lanjutnya, kadang menempatkan ranah legislatif sebagai pihak yang paling disalahkan masyarakat, padahal kata dia, sebagai wakil rakyat, sangat tidak mungkin DPRD mencoret program yang pro rakyat. “Ini yang harus diluruskan, dengan ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dewan selalu berpihak kepada masyarakat. Namun semua itu tentunya mesti dimulai oleh adanya pengajuan oleh pihak eksekutif atau pemerintah kabupaten. Jadi kalau tidak diajukan, bagaimana kita DPRD mau mengesahkannya.” tegas Zulfi.

Masyarakat, sebut Zulfi, juga harus mafhum, bahwa berbagai program pemkab yang saat ini sudah, sedang dan akan direalisasikan ditengah masyarakat, tidak terlepas dari peran DPRD selaku lembaga yang memiliki fungsi budgeting (penganggaran).

Zulfi juga menggaris bawahi janji politik bupati/wabup Siak saat ini yang belum juga terwujud, yakni pinjaman tanpa agunan bagi masyarakat. Hal mana masih selalu menjadi pertanyaan masyarakat kepada DPRD terutama disaat reses dewan. ” Setidaknya, hal ini pernah menjadi daya tarik dan pendorong masyarakat untuk mendudukkan kepala daerah yang sekarang di kursi S 1, dengan harapan semua itu dapat terwujud. Maka hal ini menjadi PR wajib bagi bupati dan wakil bupati Siak yang harus direlisasikan sebelum masa jabatan berakhir. Kita di DPRD akan terus memantaunya,” pungkasnya.