Kebutuhan akan dunia Pendidikan sudah di amanatkan ada Undang-Undang 1945 dan sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakannya. Sebab kecerdasan anak bangsa sudah menjadi jati diri Bangsa Indonesia dan agen Of Cange di seluruh pelosok Negeri.
Untuk itu diperlukan sarana dan Prasarana sebagai penunjang pendidikan berkualitas pula. Penunjang itu juga harus dilakukan pemerataan hingga ke pelosok Desa. Di Kabupaten Rokan Hulu saja, diusia 14 tahun semenjak dimekarkan dari Kabupaten Kampar masih banyak jeritan dan teriakan akan kebutuhan sarana dan Prasarana Pendidikan.
Jumlah siswa sudah tak sebanding dengan ruang kelas belajar yang ada, begitu juga dengan tenaga pendidik di Kecamatan yang jauh dari Kota belum memadai.
“Saya melihat pembangunan pendidikan hanya tersentra atau sentralisasi pendidikan di ibukota Kabupaten atau yang berada di pinggir Provinsi atau di jalan-jalan Nasional,” sesal Ismail.
Sebagai contoh Konkrit bahwa hingga saat ini Dispora Rokan Hulu terkesan belum ada niat untuk membangun salah satu sekolah dasar yakni, SD 012 di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, padahal sekolah itu sudah di Negerikan sejak tahun 1987.
Pembangunan kelayakan sekolah itu sudah diperjuangkan sejak tahun 2010 lalu. Bahkan semua yang disarankan Kadispora Rokan Hulu sudah dilakukan seperti, proposal pengajuan bantuan pembangunan RKB, melalui reses dan dibangun melalui swadaya masyarakat. Tapi hingga detik ini belum ada satupun yang dilakukan Dispora kegiatan untuk pembangunan RKB melalui ABPD Rokan Hulu.
SD itu hanya dibangun dari swadaya masyarakat yang terbuat dari papan. Sekolah itu baru akan mendapatkan bantuan dari APBN untuk pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) di tahun 2013. Sedangkan salah satu sekolah di Ibukota Rokan Hulu, baru berdiri 2 tahun sudah mendapatkan bantuan bangunan 6 RKB. Inikah keadilan Dunia Pendidikan?.
Tak hanya itu, Ismail juga sangat menyayangkan hal serupa juga terjadi di berbagai Kecamatan di Rokan Hulu seperti, di Kecamatan Kunto Darussalam, Bonai, Pagaran Tapah, Kepenuhan. Sekolah SD di sana sangat membutuhkan sarana dan Prasarana Pendidikan terutama lagi sekolah di lokasi rawan banjir.
Jika semua di akomidir, tentunya tidak ada lagi teriakan maupun jeritan rakyat akan prasarana pendidikan, dan itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
“Kita sudah sering menyuarakan akan kebutuhan sekolah yang mendesak ini, dimana rakyat yang berada di pinggiran harus mendapatkan kue pembangunan ini untuk penunjang pendidikan dan kecerdasan anak di tengah penderitaan ekonomi yang mendera mereka,” jelasnya.
Seharusnya Disdikpora Rokan Hulu meriview kembali tanpa ada pandang bulu (pilih kasih), dan membangun keterbukaan ke profesionalan. (r4n/rls)
Anggota DPRD Komisi III Rokan Hulu: Ismail Hamkaz SAg,Msi
