Ratusan massa dari tiga Desa di kawal ketat oleh petugas Kepolisian Siak
Ratusan massa dari tiga Desa di kawal ketat oleh petugas Kepolisian Siak

 

Siak (SegmenNews.com)- Perseteruan pembagian lahan kebun sawit pola KKPA dari koperasi Rimba mutiara dengan PT Kimia Tirta Utama (KTU) sudah bergulir sejak tahun 2003. Hingga saat ini tak kunjung tuntas. Untuk itu ratusan masyarakat di tiga desa di Kecamatan Koto Gasib melakukan aksi demo menuntut penyelesaian.

Massa yang turun, Senin (11/11/13) di kantor Bupati Siak yakni, dari Desa Buatan I, Desa Kuala Gasib, Desa Teluk Rimba Kecamatan Kotogasib, menaiki truk dan sepeda motor. Mereka membentangkan spanduk di belakang kantor Bupati.

Mereka menuntut untuk menyelesaikan permasalahan untuk pembagian dengan tuntutan jumlah CPP 800 Kepala Keluarga (KK) dengan dan menyelesaikan adanya KK dari luar tiga desa.

Penanggung jawab demo, Marboah asal Desa Buatan I mengakui kasus tersebut sudah terjadi sejak 2003. Ia termasuk orang pertama untuk mengajukan menjadi peserta pola KKPA, adanya kesepakatan satu desa 400 KK butan 1 teluka rimba 400 kuala gasib 500 dengan total 2666 hektar.

“Kami tak percaya dengan koperasi dan kepala desa. Kita minta adanya seleksi ulang bagi calon penerima kebun kelapa sawit dan melibatkan dari Pemkab Siak, intinya di desa teluk rimba 90 porsen anak muda mendapatkan jatah sedang persyaratan untuk mendapatkan jatah pola KKPA adalah adanya kartu keluarga dan KTP tempatan, sedangkan 90 persen anak muda belum menikah. Kita minta Kita Bupati Syamsuar membantu menyelesaikannya,” orasi Marboah.

Selang kemudian, beberapa perwakilan tiga Desa terima oleh Asisten I Setda Siak Fauzi Asni, Kadis Perkebunan yakni Teten, Kasat Sat Pol PP siak Hadi Sanjoyo, Kapolsek Siak Kompol Suparno untuk memberikan penjelasan.

Fauzi Asni berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan akan mengecek kembali data CPP pada koperasi Rimba Mutiara yang saat ini belum ada kejelasan terhadap jumlah CPP yang ada.

Aksi massa dikawal ketat oleh puluhan anggota Polres Siak dan Sat Pol PP.***(rinto)