ilustrasi
ilustrasi

Pekanbaru (SegmenNews.com) – Forum CPNS Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, dan sejumlah Kementerian, serta KPK, KKIP dan ICW.

Ery, perwakilan Forum yang tak kunjung menerima kejelasan status mereka pasca mengikuti tes CPNS pada November silam mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tinggal diam atas ketidakjelasan status mereka.

“Sudah kita Pos kan surat langsung kepada Presiden RI, MenPANRB, Mendagri, Kepala BKN Pusat, KPK, ICW, KKIP, BPKP, serta Ombudsman Pusat,” tegasnya, kemarin.

Mereka meminta agar Presiden segera bertindak atas ketidakjelasan ini, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif atas proses penerimaan abdi negara.

Selama ini mereka terus berprasangka baik terhadap proses penerimaan yang dilakukan oleh kedua Kabupaten tersebut. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah daerah lainnya di Riau yang telah mengumumkan hasil tes.

Mereka memilih untuk langsung menyurati Presiden tanpa menyampaikan aspirasi ke legislatif terlebih dulu seperti yang direncanakan semula.

“Tidak, tidak jadi kita ke DPRD Riau. Kita langsung saja surati resmi Presiden,” jelasnya.

Permasalahan antara Pemerintah Kabupaten dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menurut Ery harus segera diselesaikan, tanpa mengorbankan peserta tes CPNS.

Siapapun yang mengumumkan hasil tes, tidak masalah bagi mereka. Ery menegaskan yang diinginkan mereka sebagai peserta tes CPNS saat ini hanya kejelasan status, apakah diterima atau tidak. Mengenai yang mengumumkan itu pihak kementerian, atau Pemerintah Kabupaten tidak menjadi persoalan bagi mereka.

Sementara, KPK dan ICW menurutnya disurati karena memang memiliki kaitan dalam proses penerimaan CPNS. Kedua lembaga tersebut pada tahun ini bertindak sebagai lembaga pengawas proses penerimaan.

“Kebetulan pada 2013 ini KPK dan ICW menjadi pengawas pada proses penerimaan CPNS,” jelasnya

Karena dilibatkan dalam proses penerimaan, mereka meminta kedua lembaga tersebut berperan aktif menindaklanjuti kejanggalan yang terjadi sehingga pengumuman hasil tes tak kunjung dilakukan.

Mereka khawatir terjadi kolusi dalam proses penerimaan, sehingga pemkab tidak berani mengumumkan hasil tes yang notabenenya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

“Kami minta KPK ikut membantu menyelesaikan masalah ini, karena isu yang beredar pada penerimaan sebelumnya ada oknum-oknum yang coba bermain. Dikhawatirkan pada 2013 kemarin mereka juga masih bermain. Ini asumsi kami,” ulasnya menjelaskan kecurigaan mereka terhadap sikap Pemkab, dan Kementerian yang tak kunjung mengumumkan hasil tes CPNS. (*)

Sumber : Tribun Pekanbaru