rupiahSegmenNews.com- Menjelang Pemilu 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus ada indikasi kementerian ditunggangi petinggi partai politik terkait pencairan dana bantuan sosial atau bansos. KPK menduga terdapat 14 kementerian.

Hal itu disampaikan Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Santoso saat jumpa pers di Gedung KPK. Dia menambahkan, terdapat kenaikan luar biasa dari dana tersebut.

“Ada kenaikan spektakuler dari hibah dari APBD sebanyak 30 persen. Ada kenaikan dana itu ada di 14 kementerian itu. Jadi ada kenaikan angka. Saya lupa persisnya. Kementerian itu di antaranya, Kementan, Kemenkop, Kemensos, Kemenpera, Kementerian Pertanian, Kemendikbud ada, Kementerian Kesehatan ada dan lain-lain,” kata Roni di Jakarta, Selasa (1/4/14).

Roni menambahkan, setidaknya dalam kajian lembaga komisi antikorupsi tersebut ditemukan modus-modus yang dipakai dalam penyelewengan dana bantuan sosial. Di antaranya, ada bansos yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih, tidak akuntabel, dan tidak transparan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut banyaknya penyelewengan dana bansos akibat sistem pemerintahan yang tidak tepat. Sebab, banyak kementerian yang dipimpin orang dari partai politik.

Walaupun hal lumrah, kata Busyro, hal itu mempunyai dampak rumit ke depannya. Maka dari itu, pihaknya berharap presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengambil pelajaran atas hal tersebut.

“Itu hal lumrah yang tidak terhindarkan. Tapi timbulkan permasalahan-permasalahan yang rumit. Ini pelajaran bagi presiden yang akan datang. Kalau pilih (menteri) jangan dari politisi-politisi sepenuhnya,” tegasnya.***

Red: hasran
sumber: merdeka