gajianRokan Hulu (SegmenNews.com)– Dari Januari hingga Mei 2014, Pendamping Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) se- Kabupaten Rokan Hulu belum menerima gaji dari pihak Provinsi Riau.

Keterlambatan gaji tersebut membuat sebanyak 24 pendamping UED-SP dan 2 orang petugas Korda dan asisten Korda di Rohul hanya menunggu harapan tanpa kepastian yang jelas.

Bahkan sebagian mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga sejak empat bulan terakhir hutang mereka terus menumpuk dan melilit leher mereka.

“Sampai sekarang kami pendamping desa belum menerima gaji. Bahkan hutang-hutang kami sekarang sudah menumpuk disana-sini,” keluh, Ponco Indrianto pendamping UED-SP di 3 Desa sekaligus, kepada wartawan, Jum’at (16/5/14).

Menurut Ponco, pendamping UED-SP adalah pegawai kontrak Provinsi Riau yang bertugas mengawasi kegiatan UED-SP, menjalankan kegiatan seperti, musawarah desa verifikasi calon pemanfaat UED-SP. Musyawarah verifikasi calon penerima UED-SP serta melakukan pembinaan dan mengajar pengurus membuat laporan keuangan dengan sistem komputerisasi.

“Gaji saya plus transportasi sebanyak Rp 3,8 juta untuk pendamping 2 Desa, Desa Sejati dan Sei Mandian. Sekarang saya sudah mendampingi 3 Desa ditambah Desa Pauh. Tapi gaji saya tidak jelas juga kapan dibayarkan,” ungkapnya.

Dia berharap pihak Provinsi segera membayarkan gaji mereka. Jika belum ada kejelasan, maka besok, Sabtu (16/5/14) para pendamping Desa se-Rohul bakal melakukan unjuk rasa ke kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau.

“Besok kami akan unjuk rasa ke kantor BPM-Bangdes Riau untuk meminta kejelasan gaji kami,” imbuhnya.

Selain belum menerima gaji, kekhawatiran juga menyelimuti mereka, karena adanya isu tentang pemutusan kontrak dengan adanya pergantian Gubernur Riau.

“Janganlah diputus kontak kami. Kami harap program ini terus berjalan,” harap Ponco.***(r4n)