Paripurna DPRD Pelalawan Atas Penyampaian LKPJ 2013

Bupati Pelalawan HM Harris menerima rekomendasi dewan atas LKPJ Pemerintahan daerah tahun 2013 dari Wakil Ketua  DPRD Pelalawan Kasyadi - CopySegmenNews.com– Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tahun anggaran 2013.

Beberapa waktu lalu, Bupati Pelalawan sudah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan untuk di bedah dan evaluasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang anggarannya berasal dari APBD Pelalawan tahun Anggaran 2013.

Setelah selesai dibedah. DPRD kabupaten Pelalawan menggelar Sidang Paripurna Penyampaian keputusan DPRD Pelalawan, Senin (2/6/14) di Gedung DPRD Pelalawan.

Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Kasyadi menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Pemerintahan daerah tahun 2013 kepada Bupati Pelalawan, HM Harris.
Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Kasyadi menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Pemerintahan daerah tahun 2013 kepada Bupati Pelalawan, HM Harris.

Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Pelalawan Dipimpin Ketua I DPRD Pelalawan H Kasyadi SH didampingi oleh Ketua II Ikmal M dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) kabupaten Pelalawan, di ikuti oleh sejumlah kepala Satuan Kerja, kabag, Kakan yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

Dalam sambutan pimpinan sidang, Kasyadi menyampaikan beberapa catatan kepada Pemerintah daerah terhadap beberapa kegiatan penyelenggraan pemerintahan yang belum maksimal. Catatan tersebut merupakan kesimpulan dari hasil peninjauan Panitia Khusus (pansus) di lapangan yang berkaitan dengan program pembangunan Pemda Pelalawan.

“Rapat Paripura Istimewa terkait LKPJ Bupati Pelalawan akhir tahun anggaran 2013 kita berikan beberapa catatan, sebagai rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) yang turun melakukan peninjauan,” ujar Kasyadi.

Secara Umum, lanjut Wakil Ketua DPRD Pelalawan periode 2009-2014 ini mengatakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan progress report yang baik, namun beberapa catatan penting dari DPRD Pelalawan atas penyampaian LKPJ Bupati Pelalawan hendaknya mendapat tanggapan yang serius.

Catatan dan rekomendasi hasil keputusan wakil rakyat itu dibacakan oleh Drs Sozifao Hia, diantaranya Perencanaan kegiatan pembangunan fisik yang tidak dapat dilaksanakan maupun yang tidak selesai dilaksanakan tepat waktu, Seperti pada program Dinas Kesejahteraan Sosial (Diskessos) yang dinilai kurangnya kualitas dan kuantitas rumah layak huni maupun pada program bedah rumah yang harus disempurnakan.

“Pelayanan terhadap masyarakat menjadi perhatian serius, kami lihat apa yang dilakukan selama ini masih kurang dan perlu ditingkatkan,” bebernya.

Disamping itu, pengadaan barang dimasing-masing SKPD diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap konservasi daerah aliran sungai (DAS) di beberapa perusahaan.

Anggota DPRD, Drs Sozifao Hia menyerahkan rekomendasi kepada pimpinan sidang Paripurna Kasyadi
Anggota DPRD, Drs Sozifao Hia menyerahkan rekomendasi kepada pimpinan sidang Paripurna Kasyadi

Catatan serius juga ditujukan pada Dinas Pendidikan, tarkait bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa keluarga miskin, pengangkatan guru honorer dan guru kontrak yang perlu diperhatikan. Dewan juga mempertanyakan pembangunan kantor Desa Makmur yang tidak terlaksana yang merupakan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pememrintahan Desa(BPMPD).

Dinas Pekerjaan Umum ditegaskan untuk memperhatikan kualitas kontruksi dan material yang dipakai agar pembangunan yang dilakukan memiliki daya tahan yang kuat dan masa pakai yang panjang. Tidak luput dari catatan dewan terkait pembangungan Gedung Obat RSUD Selasih tidak sesuai dengan pekerjaanya, dan belum ada pembayaran antara kontraktor dengan pihak pemerintah daerah.

Walau masa kerja sudah diperpanjang selama 50 hari kerja. Namun pihak kontraktor belum juga menyelesaikan. Jadi apabila ada pembayaran yang akan dilakukan harus ada landasan hukum dari PTUN. Sementara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, juga diminta untuk melakukan pembinaan dan penataan terhadap petani agar kedepan kabuapten Pelalawan dapat meraih predikat swasembada beras, setelah kecamatan Kuala Kampar merupakan penghasil padi terbesar di kabuapten Pelalawan.

Sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat petani juga perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan agar hasil pertanian yang dicapai lebih maksimal. Sedangkan untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan, diharapkan sebelum menyalurkan bantuan bibit bagi petani harus dapat dipastikan lahan petani siap tanam dan masuk dalam program unggulan di kabupaten Pelalawan.

Begitu juga dinas Perternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelatihan bagi petani yang akan diberi bantuan ternak. Guna tercapainya program yang di inginkan.

“Dengan beberapa catatan dan rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh Bupati Pelalawan demi terciptanya kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan,” ungkapnya.

Usai penyampaikan catatan LKPJ Bupati Pelalawan, pimpinan sidang Kasyadi menyerahkan rekomendasi pada Bupati Pelalawan HM Harris.

*Pemda Siap Lakukan Penyempurnaan*

Sambutan Bupati Pelalawan HM Harris dalam Paripurna DPRD
Sambutan Bupati Pelalawan HM Harris dalam Paripurna DPRD

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan HM Harris menerima catatan catatan dari DPRD Pelalawan atas LKPJ yang disampaikannya, menurutnya rekomendasi wakil rakyat tersebut sangat bermanfaat untuk menghindari kesalahan kesalahan agar tidak terjadi di masa akan datang.

“Rekomendasi yang dibeirkan para anggota dewah terhadap LKPJ Bupati Pelalawan tahun anggaran 2013 akan mendapat perhatian serusi bagi kita bersama seluruh jajaran Pemerinah daerah kedepan. Kami siap mengkaji untuk disempurnakan agar kesalahan-kesalahan yang ditemui saat ini jangan terulang lagi dimasa mendatang,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini.

Agar lebih efektif dan efisiensinya semua program dan kegiatan Pemda Pelalawan, HM mengajak seluruh anggota DPRD Pelalwan, untuk meningkatkan kerjasama dan melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaankegiatan pembangunan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, sehingga dengan peningkatan pengawasan tersebut secara berangsur-angsur bisa menjawab tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas.

“Kita telah bertekad dan berupaya yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pelalawan. Tapi belum dapat sepenuhnya memenhui harapan, disebabkan masih ada keterbatasanyang kita miliki bersama. Oleh karena itu diharapkan dukungan dan kerjasamanya yang maksimal. Untuk mewujudkan daerah dan masyarakat Pelalawan yang lebih baik,” papar Harris.

Namun dengan adanya saran dan kritis yang positip yang sipatnya membangun, Bupati Pelalawan menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran DPRD Pelalawan. Sehingga Pemerintah daerah beserta jajaran akan bekerja lebih baik dan profesional lagi, untuk kemajuan Pelalawan.

“Jadi mudah-mudahan pengawasan juga terus kami tingkatkan dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Serta kinerja aparat diupayakan dimasa mendatang,” pungkasnya.***(Parlementaria/adv)