salah satu abrasi di Kepulauan Meranti
salah satu abrasi di Kepulauan Meranti

SELATPANJANG (SegmenNews.com)- Setiap tahunnya kondisi pantai-pantai di kepulauan Meranti, Provinsi Riau terus memperihatinkan. Pasalnya, dinding pantai setiap tahun mengalami abrasi 15 hingga 30 meter ditelan gelombang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda Meranti, Ir Murod Ma’amun, Senin (23/9/14). Katanya, abrasi itu harus ditangani serius oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesegera mungkin.

“Berdasarkan data kita dilapangan, daratan kita yang hilang pertahunya mencapai 15-30 meter. Ini harus segera ditangani oleh Pemerintah pusat,” tukasnya.

Dijelaskan Murod, daerah terparah mengalami abrasi di Meranti adalah saja Desa Tanjung Motong anak statah pulau rangsang, Bungur, hingga kecamatan Rangsang. Begitu juga pinggiran pantai pulau Merbau dan pulau Padang. Pasalnya ketiga pulau tersebut diposisi berbatasan langsung dengan perairan Internasional. Dimana selain selat malaka ini merupakan perairan terpadat didunia, gelombang musim utaranya juga terkenal akan ketinggianya.

Lanjutnya, berbagai upaya penanggulangan abrasi dipulau-pulau Meranti telah lakukan, namun hasilnya belum maksimal terhambat berbagai kendala. Salah satunya upaya penanaman bibit mangruve dibibir pantai dan pembangunan turap beton pemecah gelombang, maupun pembangunan pemecah gelombang dari bahan baku nibung.

“Upaya ini akan maksimal tentunya harus melibatkan pihak lain, dan Alhamdulillah masalah abrasi pantai di Meranti akan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk nyata dukungan dari pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah abrasi pantai dimeranti. Pusat menurtunkan tim dari sekretaris wakil Presiden RI sebanyak empat orang mewakili bagian dan deputi dan bidang masing masing,” ujarnya.

Keempat utusan pemerintah pusat yang akan berkunjung ke Meranti itu adalah Drs M Hatta Sulaiman Bidang Hankam dan Wanbang,R Bagus Yuniadji kepala bidang hankam wanbang, Agi Fatinggi kepala subbidang pemilu dan Gito kuncuro Kasubid Pemerintahan daerah.***(def)