Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA
Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA

Rokan Hulu (SegmenNews.com)-Untuk mendirikan rumah ibadah tidak dibenarkan dengan semena-mena, tetapi harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh, berdasarkan komposisi jumlah penduduk ummat beragama, tetap menjaga kerukunan ummat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, ketika memberikian materi pengarahan pada acara sosialisasi kerukunan dan ketertiban masyarakat, yang ditaja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab Rohul, Rabu (8/10/2014) bertempat di salah satu holet di Kota Pasir Pengaraian.

Acara yang diikuti 200 orang peserta, terdiri dari Camat se Rohul, dan Kepala Desa/Lurah se Rohul ini, mendapat perhatan serius dari para peserta, sebab menyangkut kebutuhan langsung dan kebutuhan riel yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kakan Kemenag Rohul lebih lanjut mengatakan, untuk mendirikan rumah ibadah maka diperlukan beberapa syarat, yaitu bangunannya harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan, Pemakai rumah ibadat itu 90 orang, dibuktikan dengan KTP dan disahkan pejabat setempat.

Selain itu, Mendapat dukungan masyarakat setempat sebanyak 60 orang yang disahkan oleh Kades/Lurah setempat; mendapat Rekomendasi tertulis dari Kakan Kemenag Kab setempat; mendapatkan Rekomendasi tertulis dari FKUB Kab setempat. Dan bila persyaratan 90 orang terpenuhi, namun persyaratan 60 orang tidak terpenuhi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ahmad Supardi lebih lanjut mengatakan, Pemerintah tidak ada niatan sedikitpun untuk mempersulit pendirian rumah ibadah. Pemerintah justru membantu masyarakat untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, sehingga tetap terjaga kerukunan umat beragama dan kerukunan nasional.

Ahmad Supardi mengingatkan, masalah pendirian rumah ibadah ini akan selalu mencuat ke permukaan, baik saat ini maupun masa-masa mendatang. Pendirian rumah ibadah ini sangat rentan akan terjadinya benturan antar masyarakat pada tingkat akar rumput.

Untuk itu, para Camat dan Kades/Lurah, harus cermat dan tidak memihak dalam mengambil keputusan, terkait dengan pendirian rumah ibadah ini, sebab masalah ini bias mengganggu kerukunan nasional, tegas Ahmad Supardi.***(rls)