ilustrasi
ilustrasi

Jakarta (SegmenNews.com)- Enam kabupaten/ kota di Provinsi Riau masuk dalam audit dari Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupateen Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari hasil audit itu tercatat yang masuk kategori patuh hanya Kabupaten Bengkalis. Sementara yang cukup patuh adalah Kabupaten Siak.

“Empat kabupaten lainnya Rokan Hilir, Indra Giri Hilir, Meranti dan Dumai masuk dalam kategori kurang patuh,” ujar Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo dalam jumpa pers di kantor UKP4, Jakarta, Jumat (10/10).

Sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut disebut cukup maupun kurang patuh karena melanggar beberapa kewajiban di antaranya tidak melakukan pengawasan terhadap perusahaan sehingga terjadi pembakaran lahan secara liar.

Menurut Heru, ada perusahaan yang mengaku tidak pernah didatangi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BHLD), Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan secara langsung. Padahal itu harusnya tugas utama dinas-dinas daerah terkait untuk melaksanakan kewajibannya. Tak hanya itu, kata dia, beberapa BHLD juga tidak memiliki dokumen-dokumen terkait perusahaan yang harus diawasi.

“Kondisi itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Baik karena masih minimnya kesungguhan kinerja maupun karena keterbatasan SDM,” sambung Heru.

Alasan lainnya, lanjut Heru, dukungan pendanaan yang sangat terbatas. Ia menyebut seharusnya ada alokasi anggaran dana khusus untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, yang terjadi beberapa daerah memasukkan anggaran khusus itu ke dalam alokasi anggaran lain.

Padahal, tegasnya, peraturan itu sudah jelas ada dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Pemda wajib dan harus menyiapkan dana tersebut sekaligus untuk menanggulangi kebakaran,” tandas Heru.***(jpnn/ran)