bpjs1Pekanbaru (SegmenNews.com)- Sampai hari ini, anggota DPRD Riau belum memiliki jaminan kesehatan dalam menjalankan tugas menjadi wakil rakyat. Jika terjadi kecelakaan dan atau kematian, maka biaya akan ditanggung sendiri tanpa mendapatkan santunan dari asuransi.

Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur mengaku, sangat malu dengan kondisi sekarang. Dimana APBD mencapai Rp 10,7 triliun, namun anggota dewan selaku pengawas anggaran tidak dijamin keselamatannya.

“Sampai sekarang kita tidak ada memiliki jaminan kesehatan. Jika sakit berobatlah sendiri. Kalau meninggal, ya diuruslah penyelenggaraan jenasah dengan modal sendiri,” aku Masnur dengan wajah berkerut, Rabu (28/1/15).

Sebelumnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sudah melakukan sosialisasi ke gedung DPRD. Tapi Masnur tidak tahu, kenapa sampai sekarang tidak ada kejelasan.

Sementara anggota dewan tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), baik dalam rangka kunjungan kerja maupun reses, ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing masing. Menempuh jarak jauh sudah pasti menghadang banyak kendala disepanjang jalan.

“Meski tidak ada jaminan kesehatan, namun kami (dewan) tetap menjalankan tugas ke Dapil masing masing. Jika ada kendala, maka resikonya akan ditanggung sendiri,” ujar Masnur.

Sementara Ketua DPRD Riau, Suparman mengaku bingung memikirkan jaminan kesehatan dewan. Untuk itu ia bersama sekretariat dewan berusaha mencari solusi bagaimana keselamatan dewan bisa terjamin dalam menjalankan tugasnya.

Sementara jaminan kesehatan dewan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, jaminan kesehatan ditanggung oleh APBD, tapi sekarang jaminan kesehatan tidak boleh lagi dianggarkan di APBD.

Rencana jaminan kesehatan dewan direncanakan tetap melalui JKN-BPJS Kesehatan. Setelah melakukan sosialisasi beberapa waktu lalu, sekarang infonya kartu sedang dalam proses administrasi. Diharapkan dalam waktu dekat kartu itu bisa dikeluarkan BPJS Pekanbaru.

“Pembayaran asuransi jaminan kesehatan ditanggung diri sendiri. Berbeda dengan tahun lalu yang ditanggung oleh APBD dan tahun ini tidak boleh lagi. Jadi rencana kita tetap memilih BPJS, sebab kemarin data dewan sudah diambil oleh lembaga itu,” jelas Suparman.***(alind)