Pemprov Riau Harus BertanggungJawab Berkurangnya Taman Hutan Raya
Pemprov Riau Harus BertanggungJawab Berkurangnya Taman Hutan Raya

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Taman Hutan Raya (Tahura) yang dimiliki oleh Pemprov Riau sudah berkurang luasannya lebih dari 50 persen. Dalam SK Menteri Perkebunan dan Kehutanan tahun 2009, luasan Tahura sekitar 6132,45 hektar. Namun sekarang sudah menjadi 339,55 hektar. Kekurangan luasan lahan Tahura dititik beratkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Karena pemerintah mulai dari tingkat Gubernur, bupati/walikota dan pejabat desa telah memperjualbelikan dan mengaluarkan izin usaha penebangan hutan terhadap pengusaha.

“Pemprov harus bertanggungjawab atas kekurangan lahan Tahura. Bagaimanapun, Pemprov harus mengembalikan kembali keutuhan Tahura,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN, Syamsurizal pada pembacaan pandangan fraksi dalam Paripurna DPRD Riau, pembentukan Ranperda tentang pengelolaan hutan Sultan Syarif Kasim (SSK) Tahura, Kamis (19/3).

Dijelaskan Syamsurizal, lahan Tahura yang berada di tiga daerah di Provinsi RIau, yakni Kampar, Siak dan Pekanbaru sudah dikuasai oleh 600 Surat Keterangan (SKT) dari. Satu SKT memiliki luas sekitar 2 hektar. Sebelumnya, DPRD sudah menyurati bupati/walikota tempatan. Namun sampai sekarang surat yang berisikan pembatalan SKT itu belum kunjung dibalas.

Maka sekarang secara tegas DPRD Riau harus mengusulkan pembentukan Ranperda untuk pengelolaan hutan SSK. Menurutnya, akibat adanya pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan, telah merusak ekosistem yang ada. Hutan SSK ditunjuk untuk pariwisata tidak terwujut karena lahannya sudah dikuasai oleh pengusaha. Oleh sebab itu, hutan Tahura merupakan aset daerah yang memiliki potensi SDA baik kedepan. Maka harus dilindungi dengan payung hukum, supaya keberadaannya bisa kuat.

Berdasarkan hasil penelitian tim tapal batas Pemprov Riau, tapal batas Tahura sudah bebeda sekarang dengan tapal batas yang ditetapkan oleh menteri 15 tahun lalu.

“Sekarang kehancuran Tahura sudah terlihat secara fakta, namun tidak ada penyelesaian oleh Pemprov Riau. Untuk itu, Tahura harus dilindugi dengan payung hukum kuat, supaya tidak bisa diperjual belikan lagi oleh pejabat pemerintah maupun desa,” ujar Syamsurizal.

Sementara Sugeng Pranoto dari Fraksi PDIP menegaskan, penyusutan lahan tahura sangat cepat. Hutan yang dilindungi negara itu sudah ditumbuhi oleh perkebunan
sawit. Sementara sebelumnya perusahaan telah mengambil kayu alam untuk ilegal loging.

“Jadi atas kehancuran Tahura ini, kami mohon dari penjelasan Pemerintah Provinsi Riau. Supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Sugeng beserta pernyataan dari fraksi lain dalam pandangannya terhadap Ranpperda pengelolaan Hutan SSK itu.***(ran)