Soal Realisasi APBD, Komisi D Riau Panggil Satker
Soal Realisasi APBD, Komisi D Riau Panggil Satker

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Riau melalui Komisi D, memanggil Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau  terkait penggesaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Supaya akhir tahun dapat terealisasi 100 persen.

Ketua Komisi D, Erizal Muluk mengatakan, telah memanggil Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pertambangan, Selasa (7/4). Tujuannya untuk mempertanyakan program yang dilaksanakan dan kendala pelaksanaan. Sementara rapatnya digelar secara tertutup.

“Kita sengaja memanggil Satker untuk mempertanyakan program, kendala dan sistem pelaksanaannya pada tahun ini. Supaya pembangunan bisa lancar di Provinsi Riau kedepan,” kata Erizal, seusai melakukan rapat tertutup itu.

Sebenarnya, menurud jadwal semula, akhir Maret seluruh pelelngan proyek sudah tuntas di LPSE. Namun sampai April ini, baru sekitar 13 paket proyek yang dilelang. Maka DPRD mendesak Dinas Cipta Karya dan Bina Marga serta Pertambangan untuk segera menyelesaikan pelelangan dengan segera.

Memang diakui oleh salah satu Satker, bahwa pelelangan kemarin terkendala oleh proses administrasi. Namun ia berjanji akan menuntaskan pelelangan di LPSE sampai akhir April ini.

“Kalau total anggaran dan jumlah paketnya saya tidak tahu. Namun kita berusaha mendorong pemerintah supaya dapat menggesa pelelangan agar pembangunan segera terlaksana,” ujar Erizal.

Kemudian, DPRD akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan. Baik sisi anggaran maupun kinerja pemerintahan itu sendiri.  Supaya tidak ada penyelewengan anggaran oleh oknum pejabat, yang menyebabkan bisa berlawanan dengan hukum.

Setiap pembangunan, DPRD akan langsung turun kelapangan memantau pengerjaan proyek yang dilaksanakan. Supaya pejabat dan kontraktor tidak main-main dalam penggunaan keuangan negara.

“Nanti kalau proyek ini sudah dimulai, saya akan mengajak wartawan untuk bisa bersama-sama melihat langsung pelaksanan proyek dilapangan. Sebab kita akan meningkatkan pengawasa terhadap penggunaan keuangan negara dalam bidang pembangunan di Provinsi Riau ini,” sebutnya.***(alind)