Dewan Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Riau
Dewan Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sejak beberapa tahun belakangan ini, program pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Riau sudah menjadi fenomenal didalam dan luar provinsi. Baik bidang pelayanan maupun dukungan untuk tenaga pendidik melalui beasiswa kepada ribuan guru dan siswa. Sehingga banyak provinsi lain memantau kemajuan program tersebut untuk diterapkan didaerahnya.

Seperti pengakuan Ketua DPRD Sawahlunto, H Emeldi. Ia ingin menerapkan dan memajukan program pendidikan seperti yang sudah dilaksanakan Provinsi Riau. Meski demikian, ia harus tahu bagaimana perencanaan, penganggaran dan penerapannya. Supaya program yang direncakan dapat berjalan lancar.

Ternyata di Provinsi Riau, untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari interen lingkungan kantor. Diantaranya melalui peningkatan pelayanan ‘One Stop Service’. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus sesuatu ke tingkat provinsi tidak memakan waktu lama dan merasa dapat dilayani dengan baik.

Terhadap pendidikan, Disdikbud Riau telah mendorong tenaga pendidik untuk kuliah sampai S1, S2 dan S3 dengan dibantu melalui beasiswa guru untuk seluruh guru yang berminat. Kemudian, Disdikbud Riau sudah meningkatkan sekolah Kejuruan, dengan membuat sekolah terpadu dan sekolah kejuruan khusus disetiap provinsi, sesuai dengan muatan lokal yang diunggulkan daerah tempatan. Seperti Kabupaten Kampar dibangun SMK Perikanan, Inhu SMK Peternakan, Pekanbaru SMK IT dan lain-lain.

“Kami memang salut dengan perkembangan pendidikan di Riau sekarang. Oleh sebab itu kami datang kesini, untuk belajar program yang sudah diterapkannya. Selain itu, kami juga ingin membuat Perda pendidikan. Dengan kunjungan ini kami banyak mendapat masukkan dan bahan untuk menggodok Perda itu nanti,” kata Emeldi yang memimpin rombongan Komisi 1 DPRD Sawahlunto yang membidangi pendidikan, Jumat (17/4).

Ketua Komisi 1 DPRD Sawah Lunto, Dasril Eri menjelaskan, anggaran pendidikan Kota Sawah Lunto hanya sekitar 29 persen dari APBD Rp 625 miliar. Hal ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan anggaran Disdikbud Riau yakni sekitar Rp 1,1 triliun atau 16 persen dari APBD Rp 10,7 triliun.

Meski demikian, ia akan mengambil hal yang terjangkau untuk diterapkan di wilayah kerjanya. Sehingga pendidikan di Sawah Lunto tidak ketinggalan dari provinsi maju seperti Riau. Sebab kalau dikejar, pasti kalah disegi anggaran, namun digesa dari segi peningkatan mutu dan dorongan, supaya tenaga pendidik dan siswa dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

“Kalau penyaluran pendidikan, kita sudah jauh tinggi dari Disdikbud Riau, yakni 29 persen dari APBD Kota Sawahlunto. Namun karena jumlahnya kecil, kita akan berusaha mendorong dan menggesa tenaga pendidik dan siswa maupun mahasiswa supaya bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan setinggi-tingginya,” kata Dasril.

Kadisdikbud Riau, Dwi Agus Sumarno, mengaku sangat senang dengan kunjungan anggota DPRD Sawah Lunto. Karena program yang diterapkannya di Disdikbud bisa memberi contoh kepada provinsi lain. Sebab, visi misinya ‘Mewujudkan pendidikan berdaya saing’ kedepan. Salah satunya dengan peningkatan pelayanan dilingkungan pendidikan yang dimulai dari diri sendiri interen kantor dan tenaga pendidik.

Dulu, anggaran diarahkan 70 persen untuk tingakt SMA dan 30 persen SMK. Namun sekarang dibalik, 45 persen untuk SMA dan 55 persen SMK. Tujuannya, Dwi menginginkan putra-putri Riau meminati sekolah kejuruan untuk memudahakan pembukaan lapangan pekerjaan atau bekerja kedepan.

Kalau tamatan SMA, mereka harus mengikuti proses pendidikan lebih panjang. Namun tamatan SMK bisa langsung bekerja. Apalagi, mutu pendidikan SMK juga ditingkatkan, supaya lulusan SMK memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi pasar bebas Asean nanti.

“Alhasil reformasi birokrasi yang kita lakukan mulai dari administrasi, penganggaran, pelaksanaan dan visi misi Disdikbud Riau diminati oleh provinsi lain. Kedepan, pelayanan birokrasi ini terus kita tingkatkan supaya dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan mewujudkan pendidikan berdaya saing tinggi kedepan,” jelas Dwi.***(alind)