Pangkalan Kerinci(SegmenNews.com)– Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program quic win techno park pelalawan guna pengembangan dan peningkatkan daya saing ditingkat Nasional.

Evaluasi program tersebut dilaksanakan selama dua hari bertempat di kantor Bappeda lantai II Pangkalan Kerinci, dimulai Rabu tanggal 1-2 Juli 2015. Dalam rapat Bupati Pelalawan HM Harris diwakili Sekretaris HT Mukhlis.

Dikatakan Mukhlis, Program ini berguna untuk memperkuat memperkuat daya saing nasional melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan serta mencapai kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dan masyarakat dalam menghadapi persaingan global.

Ada tiga pilar dalam suatu kawasan, pertama peningkatan nilai tambah produk unggulan. Kedua mendorong inovasi melalui pengembangan rizet dan pusat inovasi. Ketiga peningkatan sumberdaya manusia.

Kepala Bappeda Ir.M.Syahrul Syarif menjelaskan pelaksaan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program quic win techno park pelalawan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh dari pimpinan SKPD Pemkab Pelalawan, dari pihak BPPT yang diwakili sekretaris, serta beberapa orang direktur Bappenas dan direksi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

“Yang menjadi pokus monitoring dan evaluasi adalah kegiatan-kegiatan sampai akhir 2015 maupun kegiatan untuk tahun 2016 mendatang. Untuk tahun 2016, sendiri disamping menambah bangunan fisik yang telah kita mulai serta menambah infrastruktur utama. Tahun 2016 sendiri juga kita menyiapkan calon teknopreneur (pengusaha Berbasis Teknologi) sebagai salah satu juan dari Tecno Park,”jelasnya.

Dalam rangka mendukung Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan ini Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Perekonnomian, Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Tanggal 10 April 2012 telah melakukan pencanangan pembangunan Kawasan Teknopolitan dan pembangunan Pusat Inovasi Pelalawan. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan pembahasan teknis dengan pejabat terkait di masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.***(fin)