Ketua DPRD Nasarudin didampingi Sekda Tengku Mukhlis dan Wakit Ketua I Suprianto saat paripurna tanggapan fraksi DPRD Pelalawan
Ketua DPRD Nasarudin didampingi Sekda Tengku Mukhlis dan Wakit Ketua I Suprianto saat paripurna tanggapan fraksi DPRD Pelalawan

Pelalawan(SegmenNews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pelalawan mengeluarkan beberapa kritikan, dan catatan serta rekomendasi atas laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pelalawan 2014, demi kemajuan negeri kabupaten Pelalawan.

Kritikan para wakil rakyat tersebut disampaikan pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Pelalawan, yang digelar awal Juli lalu. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH MH didampingi Wakil Ketua I Supriyanto dan Wakil I Indra Kampe, tampak hadir Sekdakab Pelalawan Drs Tengku Mukhlis, dengan dihadiri segenab unsur Forkompimda dan para Kabag di lingkungan Pemkab Kabupaten Pelalawan.

“Rapat Paripura Istimewa terkait LKPJ Bupati Pelalawan akhir tahun anggaran 2014 kita berikan beberapa kritikan dan menjadi catatan, sebagai rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal. Untuk ditingkatkan lagi kedepan, demi tercapainya kemajuan bersama,” ujar Nasarudin selaku pimpinang sidang.

Maka satu persatu juru bicara enam fraksi di DPRD Riau memberikan tanggapan diantaranya Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh Fatmalena, meminta peningkatan penerimaan dalam PAD, pengelolaan aset Pemda, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lanjut politisi srikandi Golkar terutama peningkatan dibidang kesehatan, pendidikan, periinan dan pelayanan umum lainnya mulai dari tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat kabupaten yang masih ditemukan kurang maksimal dan harus ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya.

Evi Zulvian juru bicara Fraksi Hanura-Demokrat menyerahkan tanggapan LKPJ Bupati kepada pimpinan sidang
Evi Zulvian juru bicara Fraksi Hanura-Demokrat menyerahkan tanggapan LKPJ Bupati kepada pimpinan sidang

Kemudian juru Bicara Fraksi Gerindra Plus Rustam Sinaga, mengapresiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai Pemkab Pelalawan realisasinya mencapai 100,2 persen. Dengan total PAD yang didapat tahun anggaran 2014 sebesar Rp1,48 triliun.

Disisi lain Rustam Sinaga mengkeritisi soal penyebaran pembangunan fisik yang tidak merata dan bermasalah, Sedangkan, anggaran Rp1 triliun lebih hanya dikucurkan dan terfokus di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Pelalawan dan tidak sesuai dengan rencana awal.

“Selain itu, kami menilai ada kebocoran anggaran pada proyek pembangunan infrastruktur, banyak bangunan yang kualitasnya tidak sesuai dengan nilai pagu yang dianggarkan. Misal pembangunan jalan yang menalan dana besar namun baru selesai dibangun sudah rusak,” tegas Rustam Sinaga.

Namun Fraksi Gerindra Plus juga menyoroti masalah pendidikan yang kerap terjadi keterlambatan pembayaran gaji honor. Bidang kesehatan yang terkait dalam bidang sanitasi, serta kinerja birokrasi dan otonomi desa di dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Fatmalena juru bicara Fraksi Golkar menyerahkan tanggapan LKPJ BUpati kepada pimpinan sidang
Fatmalena juru bicara Fraksi Golkar menyerahkan tanggapan LKPJ BUpati kepada pimpinan sidang

“Belum maksimalnya kinerja seluruh SKPD, serta penyerapan keuangan daerah yang tidak merata. Agar permasalahan ini dapat di perhatikan kedepannya,” pungkas Rustam.

Senada disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, H Saniman, ia menyoroti program pembangunan fisik yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, banyaknya bangunan fisik yang hasilnya kurang memuaskan, untuk itu konsultan proyek bertanggungjawab atas pengerjaan proyek yang dikerjakan.

“Konsultan jangan hanya sekedar menerima fee saja, banyak bangunan fisik yang baru selesai sudah rusak. Termasuk dalam pengadaan meubelair sekolah yang dianggarkan pada tahun 2014 yang telah dilakukan pembayaran 100 persen. tapi belum sampai di sekolah. Kalau ada yang sampai cepat rusak,” tegas Saniman.

Selain itu Saniman juga mempertanyakan kegiatan tahun jamak yang seharusnya direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dalam DED salah satu tahun jamak di Kuala Kampar, untuk menindak lanjuti proyek gagal tahun 2007 lalu, yakni pembuatan parit. Sampai saat ini belum ada realisasi, padahal sudah ada kesepakatan bersama yang telah dibuat.

“Kita berharap apa yang kami sampaikan pada Pandangan Umum kali ini, dapat dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan,” ungkap politisi PDI-P tersebut.

Ketua DPRD Nasarudin bersama Sekda Tengku Mukhlis menyalami para anggota DPRD yang hadir rapat paripurna LKPJ Bupati.
Ketua DPRD Nasarudin bersama Sekda Tengku Mukhlis menyalami para anggota DPRD yang hadir rapat paripurna LKPJ Bupati.

Kemudian Fraksi PAN Plus bertindak juru bicara Beni Ilham, meminta pemerintah untuk mempublikasikan kepada masyarakat, terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Pelalwan. Serta hasil audit BPK-RI dilampirkan atas LKPJ pelaksanaan APBD kabupaten Pelalawan tahun 2014 kepada DPRD Pelalawan.

“Ada beberapa pos-pos yang mampu menjadi lumbung PAD belum bekerja secara maksimal untuk di tingkatkan lagi, khususnya SKPD pengelola pendapatan daerah. Mengigat potensi-potensi banyak bisa digali dan PAD lebih ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang,” tegas Beni.

Selanjutnya kritikan disampaikan Fraksi Hanura-Demokrat yang disampaikan oleh Evi Zulvian, kalau peningkatan persentase pendapatan tidak seimbang dengan peningkatan persentase belanja, yang berdampak pada meningkatkan Silpa tahun 2014 tersebut.

Ketua DPRD Pelalawan menyerahkan LKPJ Bupati kepada Ketua Fraksi Golkar Baharudin SH.
Ketua DPRD Pelalawan menyerahkan LKPJ Bupati kepada Ketua Fraksi Golkar Baharudin SH.

Diantaranya Dinas Pendidikan, dalam pengadaan konstruksi gedung SD dan SLTP yang hanya terealisasi 32,26 persen. Pengadaan buku SMA/SMK terealisasi 45,14 persen dari target 100 persen yang telah di rencanakan.

Begitu juga untuk Dinas Kesehatan terhadap belanja bahan kesehatan habis pakai hanya teralisasi sebesar 3,51 persen yang merupakan bagian dari kegaitan dana jaminan kesehatan nasional (JKN). Selanjutnya Sekretaris Daerah dalam program pengembangan wilayah perbatasan yang tidak berjalan.

Usai penyampaikan kritikan dan menjadi salah satu catatan LKPJ Bupati Pelalawan, kemudian pimpinan sidang Nasarudin menyerahkan rekomendasi pada Bupati Pelalawan HM Harris yang di wakili Sekdakab Pelalawan Drs Tengku Mukhlis.

Saran DPRD Jadi Masukan Pemerintah
Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdakab Pelalawan Drs Tengku Mukhlis pada paripurna jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum anggota fraksi DPRD Pelalawan, tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2014, Senin (6/7) sore di gedung DPRD Pelalawan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota DPRD Pelalawan yang telah menyampaikan tanggapan, baik dalam bentuk pertanyaan, saran maupun pendapat. Jadi kami menilai dari keseluruhan tanggapan tersebut pada hakikatnya mengandung nilai-nilai yang sangat konstruktif untuk kemajuan negeri kabupaten Pelalawan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu masukan dan saran untuk perbaikan di tahun-tahun yang akan datang dan dilaksanakan secara maksimal, sesuai ketentuang perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam peningkatan PAD, SDA, dan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, pembangunan, Pekerjaan Fisik serta pengadaan lainnya.

“Kedepan Pemerintah kabupaten Pelalawan juga akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, terkait pengelolaan ke uangan daerah dan evaluasi terhadap kinerja SKPD, serta pembangunan yang merata di setiap kecamatan,” ungkap Tengku Mukhlis.

Namun perhatikan juga tidak luput dilakukan dibidang pelayanan publik, dengan menempatkan pengawai yang profesional, ramah, santun, berbudaya melayu, sehingga terwujudnya pelayanan atau interaksi yang baik terhadap masyarakat. Walau terbatas tenaga PNS, tapi akan memanfaatkan tenaga honorer yang akan diberi pelatihan.***(parlemen/advertorial)