Pekanbaru(SegmenNews.com)- Rendahnya serapan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2015 mengakibatkan terhambatnya perkembangan dan kemajuan daerah, karena tidak terlaksana sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun. Padahal, Pemrov Riau telah melakukan assessment.
Namun asessment eselon II dilingkungan Pemprov Riau lalu terjadi beberapa Satker ditunjuk Plt Gubri tidak sesuai dengan permintaan. Sehingga Satker yang ditunjuk bekerja tidak sepenuh hati. Sehingga berdampak rendahnya serapan APBD tahun 2015.
Dinilai assessment tidak tepat sasaran, maka DPRD Riau akan menyusun rapat untuk mempertanyakan kepastian assessment kepada plt Gubri. Karena percuma saja dilaksanakan assessment jika tidak dijalankan sesuai dengan aturan.
“Ases itu artinya penjaringan. Jadi jika penjaringannya tidak sesuai dengan peminatan maka otomatis pelaksanaan tugasnya tidak maksimal. Sebab sesuatu yang diinginkan tidak diberikan, maka seseorang itu akan sering mengeluh dalam bekerja,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, Rabu (30/9/15).
Kemudian, kepada Satker yang dilantik, jika tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sebaiknya mengambil sikap tegas saja untuk mengundurkan diri. Supaya tidak menghalang halangi pelaksanaan roda pemerintahan.
Namun jika tetap bertahan demi jabatan maka, kondisi serapan APBD akan tetap lamban seperti ini. Akibatnya perkembangan dan kemajuan daerah tidak akan terlaksana sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun.
“Beberapa Satker memang ada penempatan tidak sesuai dengan peminatan. Bagi yang merasa tidak mampu sebaiknya bersikap tegas saja untuk mengundurkan diri. Karena akan dinilai mulia jika tetap bertahan tetapi tidak bisa menjalankan Satkernya dengan baik,” kata Wahid anggota Komisi D ini.
Anggota Fraksi Gerindra sejahtera, Mansyur mengaku seluruh Satker mitra kerja komisinya belum ada mengeluh, meski serapan anggaran belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun jika ada penunjukkan pejabat eselon II tidak tepat sasaran mungkin saja ada. Tetapi bukan dikomisi yang dibidanginya.
Mansyur menilai biasanya pejabat mengaku tidak sesuai dengan peminatan asessment kan karena daya serapnya rendah. Jadi karena takut disalahkan, maka Satker itu mencari alasan dengan menyalahkan pimpinan yang tidak menunjuknya sesuai dengan peminatan di asessment.
“Satker kami kan hanya sedikit saja dan hanya berhubungan dengan pembangunan. Namun selama ini belum ada mengeluhkan jabatannya. Jika ada yang mengeluhkan, mungkin saja ada di mitra komisi lain,” kata Mansyur, yang juga anggota Komisi D itu.***(alind)
