Desakan Pengusutan Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran Menguat

Spanduk desakan pengusutan korupsi Jembatan Pedamaran

 Pekanbaru(SegmenNews.com)-Desakan agar Kejaksaan Tinggi Riau segera menuntaskan dugaan korupsi Jembatan Pedamaran 1 dan 2, dengan tersangka Ibus Kasri, kembali menguat. Hal ini terlihat dari adanya spanduk yang bertuliskan dukungan pengusutan Korupsi tersebut di salah satu sudut pagar Kantor Kejati Riau, Senin (12/12/2016)

Dalam spanduk disebutkan dugaan korupsi Jembatan Pedamaran ini sudah dua tahun meresahkan masyarakat. Spanduk ini dipersembahkan oleh beberapa LSM, di antaranya LSM SIDAK, LSM PPKN dan LSM Bara Api.

Sebelumnya, terkait dugaan korupsi Jembatan Pedamaran ini, Asisten Tindak Pidana Korupsi Kejati Riau, Sugeng Riyanta, ketika ditemui www.segmennews.com mengaku saat ini perkara tersebut disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke sini (Kejati Riau red), melakukan supervisi. Saya senang perkara ini supervisi, karena memang sudah jadi tunggakan sejak tahun 2014 lalu,” ujarnya.

Dikatakan Sugeng, selama empat bulan bertugas, dirinya sudah empat kali melakukan ekspos. “Perkara ini memang cukup berat, kita masih mendalami bukti-bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal Undang-undang Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Sugeng juga mengaku sudah menawarkan nya kepada KPK untuk mengambil alih perkara dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran tersebut.

Seperti diketahui, Dugaan korupsi pembangunan infrastruktur jembatan Padamaran I dan Padamaran II menggunakan dana dari APBD Rokan Hilir tahun anggaran 2008- 2013 sebesar Rp 529 Miliar.

Saat ini, Kejati Riau telah menetapkan IK, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Rohil, sebagai tersangka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau sebelumnya juga pernah mengungkap proses pembangunan jembatan ini menyebabkan kerugian negara.

Dalam prosesnya, Ibus Kasri dan beberapa tersangka lainnya yang belum disebutkan Kejati Riau, pada tahun 2012 menganggarkan Rp 66.241.327.000 dan Rp 38.993.938.000. Sementara tahun 2013 sebesar Rp146.604.489.000.

Penganggaran itu tanpa dasar hukum yang jelas. Dan akibatnya negara dirugikan karena terjadi pengeluaran dana pembangunan jembatan tersebut yang seharusnya tidak dianggarkan atau dikeluarkan.

Tersangka Ibus Kasri, yang pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hilir, ini telah dimintai keterangannya sebagai saksi, namun yang bersangkutan belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka setelah Kejati Riau menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, sehingga penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kejaksaan menduga kuat telah terjadi korupsi pada proyek pembangunan jembatan tersebut yang pendanaanya bersumber dari APBD Rokan Hilir tahun anggaran 2008 hingga 2013. Selain itu, kejaksaan mengendus bahwa korupsi pada proyek jembatan itu dilakukan secara bersama-sama. ***(hasran)