Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kembali Raih Level CC

Bupati Bengkalis menerima AKIP

Bandung (SegmenNews.com) – Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih level CC dengan nilai 54,56. Hasil evaluasi Lakip ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokasi (Menpan RB) Asman Abrur di Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/1/2017).

Meskipun posisi hasil evaluasi AKIP masih bertengger di level CC sama dengan tahun sebelumnya, namun dari pencapai nilai bobot merambat naik dari sebelumnya 50,05 menjadi 54,56 poin atau naik sebesar 4,51 poin. Secara rinci komponen penilai tingkat AKIP ata pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, meliputi, perencanaan dari 15,76 naik menjadi 19,30.

Kemudian komponen pengukuran kinerja dari 9,53 menjadi 10,17, pelaporan kinerja sedikit turun dari 10,01 menjadi 8,35 poin, evaluasi internal dari 4,34 menjadi 5,32 dan pencapaian kinerja dari 10,41 menjadi 11,52.

“Kendati masih dalam pada level CC, namun kita tetap bersyukur karena masih bisa bertahan. Insya-Allah, kami bertekad pada tahun mendatang AKIP kita semakin meningkat mendapat poin 61 atau level B,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin usai menerima hasil evaluasi AKIP.

Selain dihadiri Menpan RB, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar, seluruh bupati/walikota se-Jawa Barat dan Banten serta Sumatera. Sementara itu, dari Kabupaten Bengkalis turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jondri Indra Bustaman, Plt Inspektur Suparjo, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Muhammad Nasir, Kabag Ortal Supardi.

AKIP merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, instrumen yang digunakan dalam AKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam memenuhi kewajibannya pada AKIP tersebut.

“Kami berterimakasih kepada semua teman-teman SKPD, karena LAKIP tidak bisa hanya dibebankan kepada instansi tertentu saja tapi merupakan bagian dari tim work. Meskipun berada pada masa posisi transisi pergantian pimpinan, namun kita masih bisa mempertahankan level CC. Ini kerja yang sangat baik, kedepan harus ditingkatkan lagi,” ungkap Amril Mukiminim.***(achir)