Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kepesertaan jaminan kesehatan BPJS PenerimaBantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN/APBD dinilai masih belum tepat sasaran. Hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Dari pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, melalui pendekatan parsipatory action research (PAR), dengan mendampingi pasien BPJS PBI yang dilakukan Februari 2017-Agustus 2017 lalu di 12 Desa di Riau, dan juga dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca: Tren Korupsi Sektor Kesehatan di Provinsi Riau Rugikan Negara Rp8 Miliar
Ditemukan masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima BPJS PBI atau yang iurannya dibayarkan oleh APBN/APBD.
