Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Irwan menyebutkan kondisi keuangan daerah tahun 2018 sudah stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pembelian mobil buatan Eropa senilai Rp1,5 miliar dinilai sudah layak dilakukan.

Hal itu kata bupati, juga mengingat kondisi mobil dinas yang dipakainya saat ini memang sudah layak diganti.

“Pergantian mobil dinas itu suatu hal yang lazim perlima tahun sekali, namanya infrastruktur pemerintahan,” ujar bupati Irwan, Senin (14/5/18).

Dijelaskan bupati, pembelian mobil dinas tersebut seharusnya dilakukan pada tahun 2016 lalu. Namun anggaran saat itu digunakan untuk menutupi devisit anggaran tahun 2015.

Pada tahun 2017 kondisi keuangan mulai stabil, namun masih terfokus menormalkan beberapa anggaran tahun 2016.

“Nah pada tahun 2018 inilah baru kondisinya stabil,” ujar bupati.

Mobil dinas yang akan dibeli merk Toyota Land Cruiser Prado, sesuai rencana tahun 2015 lalu. Ditahun itu harganya mencapai Rp1,1 miliar. Seiring kenaikan dolar, harga mobil tersebut naik mencapai Rp1,5 miliar.

“Jadi saya minta mobil yang sesuai kebutuhan, sesuai dengan geografis Jalan Buton-Pekanbaru, dengan keadaan kurang membaik sehingga membutuhkan mobil yang kuat. Kalau misalkan beli mobil Fortuner, saya yakin setahun sudah rusak, tidak mungkin setiap tahun beli lagi,” sambungnya.

Atas dasar itu, dirinya meminta mobil buatan Eropa, dengan dihitung pajak import 20% dan mata uang dolar naik harga mobil dinas pun mencapai Rp1,5 miliar.

Disamping, terkait aksi penolakan pembelian mobil dinas oleh LM2R, bupati menilai hal yang wajar.

Menurutnya, mobil merupakan benda yang mewah bagi masyarakat Selatpanjang. Namun tidak demikian dengan masyarakat Pekanbaru, Dumai dan Bengkalis.

“Kalau disana Bupatinya beli mobil dengan biaya Rp2,5 miliar tidak menjadi masalah, karena mereka juga pake mobil dan tau harga mobilnya berapa, kalau di daerah kita pake mobil Avanza saja sudah dibilang hebat. Jadi ketika bupati beli mobil dengan harga segitu dianggap aneh,” sebutnya.

Ia membandingkan, ketika Pemkab Meranti melakukan pengadaan Speedboat senilai Rp5 miliar masyarakat diam saja.

“Itupun untuk operasi Speedboat membutuhkan biaya operasional yang besar, Rp12 juta biaya berangkat untuk 1 orang perbulan, saya saja Kepala Daerah tidak dapat uang transport,” candanya.

“Pembelian kendaraan dinas ini juga bukan milik pribadi, tetapi selama saya menjadi bupati saya yang mengoperasikan, nanti siapa yang menjadi bupati akan menggunakan kendaraan dinas ini lagi, saya harap masyarakat Meranti dapat memahami itu,” tambahnya mengakhiri.***(Dham)