Warga Koto Tinggi Laporkan Dugaan Perampasan Mobil

Rohul(SegmenNews.com)-  Satu unit mobil milik Kasma Delani, Ibu Rumah Tangga warga Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Riau, diduga dirampas oleh dua orang atas nama, Hendrizal dan Hendra yang mengaku mereka dari PT Rimba Harimau Pasisie (RHP).

Pada kejadian ini pemilik  mobil Daihatsu Xenia BM 1877 QF nomor ramgka MHKV1AA2J8K032815 nomor mesin DN74546 merasa sudah di rampas haknya dan sudah membuat pengaduan di Polres Rokan Hulu, Kamis, (11/01/2019), tentang dugaaan pidana perampasan.

Menurut Karma, mobil ini tersebut masih dalam kredit oleh pemilik kedua Kasma Delani sudah berjalan 24 bulan sisa kredit 12 bulan dengan Rp 2.650.000 setiap bulannya setelah dia membeli over kredit dari pemilik awal Perdamean Tarigan.

“Memang ada menungga 5 bulan belum bayar kredit, karena situasi, namun bukan tidak mau dibayar. Tiba-tiba diduga sudah  dirampas paksa tanpa sepengetahuan saya, atau diberi surat peringatan sebelumnya oleh pihak
depkolektor tanggal 9 januari 2019, padahal tunggakan itu akan saya bayar sebenarnya,” jelas Kasma Delani kepada wartawan Jumat, (18/1/2019).

Dia pun berharap Bapak Kapolres Rohul memproses pengaduannya itu, untuk  mepertimbangkan kepastian hukum  atas kejadian yang  menimpa diri nya.

Dengan memanggil pihak yang diduga merampas mobilnya saat masih sedang posisi servis/perbaikan karena rusak di bengkel  daerah Padang Luhung Desa Rambah Tengah Hilir (RTH) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Rabu 9 Januari 2019 sekira pukul 17: 00 Wib diambil leasing.

“Ketika itu mobil saya rusak, dan saya perbaiki di bengkel. Tahu- tahunya mobil saya sudah diambil sama orang leasing  PT.Rimba Harimau Pesisie, tanpa sepengetahuan saya,” tambahnya.

Anehnya dalam berita acara penarikan mobil tersebut, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 26 itu dikuasakannya kepada  PT. Rimba Harimau Pasisie  dengan surat kuasa no .880\ral\00431\122018 tanggal  01/012019.

Namun dalam penyerahan tersebut hanya ditanda tangani sepihak yaitu PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance sebagai kuasa pemilik melalui PT. Rimba Harimau Pesisie tanpa ada persetujuan saya, dan bukti berita acaranya juga belum saya tanda tangani.

Setelah mobil itu  mereka diambil dari bengkel, dirinya Kasma Delani red melalui anaknya Dedek Putra melakukan konfirmasikan kepada kolektor MPM yang berada di Kecamatan Ujung Batu atas nama Adeng dan Bayu.

Tapi mereka mengaku tidak tahu-menahu tentang mobil tersebut, dengan alasan mereka tidak lagi memiliki wewenang.

“Kita juga sudah mendatangi kantor MPM untuk minta keterangan, tetapi masalah ini seakan-akan sengaja ditutup-tutupi. Berselang beberapa hari kemudian, kita menghubungi depkolektor atas nama, Hasan Basri dengan mengatakan ” Bang, dua minggu lagi mobil saya lunasi ucapnya, tetapi belum dua minggu mobil sudah ditarik,” kata Dedek.

Beliau mengatakan, tidak tahu-menahu karena sudah saya ingatkan nanti orang Pekanbaru turun, kemudian saya tanya lagi siapa nama orang Pekanbaru tersebut, namun beliau menjawab tidak tahu dan juga no hp nya tidak tahu, sementara yang mengetahui mobil itu diperbaiki di bengkel mana dia sendiri yang tahu,” katanya Dedek  lagi meniru apa yang disampaikan Hasan Basri.

“Kami juga jumpai pemilik bengkel tempat mobil kami diperbaiki, beliau sudah berupaya tidak memberikan mobil tersebut, namun pihak leasing terus mendesak, dan mengancam,” ujarnya.

Pada akhirnya kunci mobil diserahkan. Ketika itu beliau juga menghubungi kami namun saat itu hp saya tidak aktif.

Sampai sejauh ini pemilik mobil belum mengetahui siapa nama yang melakukan perampasan mobil dari bengkel tersebut. Namun dalam berita acaranya pihak PT. Rimba Harimau Pesisie meninggalkan surat kepada  pemilik bengkel, penarikan dilakukan oleh, Henrizal no hp 08537679xxx tertanda Hendra. Namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi hingga saat ini.

Menanggapi kejadian yang dialami Ibu Rumah Tangga ini, Ketua LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Nusantara Rokan Hulu Lisman G, sangat menyayangkan perilaku yang diduga memaksa merampas mobil yang sedang dalam kredit tanpa ada putusan pengadilan.

“Indonesia ini negara hukum, bukan sistim pereman, main paksa-paksa menarik mobil orang yang hanya karena menunggak kreditnya. Kami minta Bapak Kapolres Rohul menangkap mereka yang diduga menarik paksa mobi milik ibu Kasma Delani ini,” pintanya.

Semua ada pada Peraturan dan Undang-Undang NKRI tambahnya, bersarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian.

Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia.Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Pada perkara Bapak, harus diketahui terlebih dahulu, apakah motor tersebut sudah dijaminkan fidusia atau tidak.
Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum.

Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)
Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.

Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
Kanit Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Rohul Iptu Jon Hendri, SH , pengaduan sudah diterima dan sedang dalam proses penyelidikan.***(fit)