Ini Cara Mantan Kadis PU Bengkalis dkk Mengkorup Proyek MY Versi Dakwaan Jaksa KPK

Selanjutnya disetujui dalam DPA APBD Kabupaten Bengkalis dengan anggaran multi years sebagaimana terdapat dalam DPA TA 2013, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp120 miliar dan berubah pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp151, 2 miliar.

DPA TA 2014, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp176, 1 miliar. DPA TA 2015, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp187,5 miliar. berubah pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp380,7 miliar.

Dalam pelaksanaannya, ternyata perusahaan milik ISMAIL IBRAHIM yaitu PT Merangin Karya Sejati ternyata tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek multi years dalam DPA TA 2013-2015, sehingga sekitar akhir tahun 2012, MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM melakukan pertemuan dengan HOBBY SIREGAR di daerah Senayan, Jakarta. MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM menyampaikan keinginan untuk meminjam perusahaan HOBBY SIREGAR yaitu PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) dalam rangka mengerjakan salah satu proyek multiyears tersebut dan HOBBY SIREGAR menyetujuinya.

Pada bulan Desember 2012, kembali dilakukan pertemuan di hotel Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa dengan pihak Kontraktor diantaranya MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM. Dalam pertemuan itu HERLIYAN SALEH dan Terdakwa menunjuk (mem-ploting) perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis padahal saat itu proses lelang belum dilaksanakan (bagi-bagi proyek). Saat itu PT MRC yang dibawa oleh ISMAIL IBRAHIM dan MAKMUR alias AAN ditunjuk akan mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih). Dalam pertemuan itu Terdakwa juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk (di-ploting) untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang. Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka persiapan lelang, Terdakwa meminta HADI PRASETYO (Kasi Perencanaan Jalan Dinas Bina Marga Bengkalis) untuk membuat Owner Estimate (OE) atau HPS pada paket pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih TA 2013-2015 (multi years) dengan nilai yang mendekati pagu anggaran yaitu sebesar Rp528.063.000.000.

Setelah dibuat oleh HADI PRASETYO, lalu OE atau HPS tersebut diberikan hanya kepada Terdakwa dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Untuk melaksanakan proses lelang proyek poros peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (multi years), HERLIYAN SALEH membentuk Pokja ULP berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 468/KPTS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang susunannya antara lain H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN (ketua), ADI ZULHAMI (sekretaris), ROZALI dan MOHAMMAD ROSYIDI (anggota).

Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013 tim Pokja ULP mengumumkan lelang proyek tersebut melalui website LPSE. Tercatat ada 18 perusahaan yang mendaftar, di antaranya PT MRC, PT Citra Gading Asritama, PT Multi Structure dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk.

Pada bulan Januari 2013, Terdakwa memanggil H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN datang ke rumah dinasnya untuk memperkenalkan para kontraktor yang akan mengikuti lelang proyek-proyek multi years, diantaranya adalah MAKMUR alias AAN dan HOBBY SIREGAR dari PT MRC. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengarahkan H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN agar paket-paket proyek multi-years dapat dimenangkan oleh para kontraktor yang telah disepakati (di-ploting) sebagaimana arahan dari HERLIYAN SALEH, salah satunya adalah proyek poros Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 yang akan dikerjakan oleh MAKMUR alias AAN menggunakan perusahaan milik HOBBY SIREGAR (PT MRC).

Menindaklanjuti arahan Terdakwa, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI melakukan pertemuan dengan para kontraktor yang telah ditunjuk (di-ploting) tersebut di Hotel Marina Bengkalis. Dalam pertemuan itu HOBBY SIREGAR dan kontraktor lainnya meminta HPS kepada H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN menghubungi Terdakwa meminta persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa lalu HPS diberikan kepada para kontraktor, termasuk kepada MAKMUR alias AAN dan HOBBY SIREGAR.

Hal ini melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah PT MRC mendaftar lelang, kemudian HOBBY SIREGAR memerintahkan DOSO PRIHANDOKO (staf PT MRC) membuat penawaran lelang dengan harga penawaran tidak lebih dari 95% nilai HPS. Selanjutnya DOSO PRIHANDOKO membuat penawaran berdasarkan HPS yang diterima dari Pokja ULP tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp495.319.678.000.

Dalam tahap pembuktian prakualifikasi khususnya terkait pengecekan peralatan peserta lelang, pihak pokja ULP yakni ADI ZULHAMI dan ROZALI melakukan pengecekan peralatan PT MRC di daerah Lampung dengan dibiayai akomodasinya oleh PT MRC, seperti tiket pesawat pulang-pergi, penginapan hotel, biaya makan dan ROZALI juga menerima uang operasional sebesar Rp3.000.000 dari PT MRC yang diterima melalui H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN.

Berdasarkan hasil pengecekan sebenarnya ditemukan adanya kekurangan peralatan milik PT MRC, namun dalam Berita Acara Pembuktian Peralatan dinyatakan lengkap karena sejak awal PT MRC sudah diarahkan oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa sebagai pemenang lelang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2013, pokja ULP mengumumkan PT MRC sebagai perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi lelang proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 (multi years).

Bahwa pada bulan Juni 2013 yaitu pada tahap pemasukan dokumen penawaran lelang, Pokja ULP menemukan kekurangan dokumen yang menjadi lampiran penawaran PT MRC, antara lain tidak melampirkan neraca keuangan tahun 2012 yang telah diaudit dan surat dukungan material pasir dan granit yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan. Adanya kekurangan kedua dokumen tersebut seharusnya menggugurkan PT MRC karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, apalagi harga penawaran PT MRC tidak termasuk yang rendah karena harga penawaran PT MRC masih kalah dengan harga penawaran dari PT Arta Niaga Nusantara sebesar Rp462.304.595.000.

Bahwa pada bulan Juli 2013, Terdakwa bersama-sama dengan AULIA (Kepala Kantor ULP), H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta mengenai ditemukan adanya ketidaklengkapan dokumen PT MRC dalam evaluasi penawaran lelang. Pihak LKPP memberikan pendapatnya bahwa peserta lelang yang tidak sesuai dengan syarat data Lembaran Data Penyedia (LDP) maka harus digugurkan.

Setelah mendapatkan masukan dari pihak LKPP, H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI menolak menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), namun Terdakwa tetap meminta agar H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI memenangkan PT MRC sebagai pemenang lelang. Selanjutnya agar PT MRC dapat dimenangkan, HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKO memberikan uang sebesar Rp300.000.000 dan demikian pula H. JUNAEDI alias H. ICUL (kontraktor calon subkon PT MRC) juga memberikan uang sebesar Rp50.000.00 kepada H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN, yang kemudian H.

SYARIFUDDIN alias H. KATAN membagi uang pemberian tersebut kepada ADI ZULHAMI sebesar Rp55.000.000 sehingga H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI bersedia menandatangani BAHP dan mengusulkan PT MRC sebagai pemenang lelang.

Pada tanggal 5 September 2013, Terdakwa menetapkan PT MRC sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor 600/PU/IX/2013/894 tanggal 5 September 2013 perihal PT MRC sebagai pemenang lelang Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (multi years), padahal Terdakwa mengetahui bahwa proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan karena telah diarahkan sebelumnya.

Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tanggal 28 Oktober 2013 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 dan SPMK Nomor: 600/PU/SPMK-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 antara Terdakwa selaku PPK dengan HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MRC di Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Nomor 62 Bengkalis dengan nilai pekerjaan sebesar Rp495.319.678.000, termasuk PPN dan jangka waktu pelaksanaan 780 hari kalender atau pekerjaan harus selesai pada tanggal 16 Desember 2015.

Selanjutnya PT MRC menyerahkan jaminan pelaksanaan Bank Jatim Nomor 1829/001/051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai jaminan sebesar Rp24.795.983.900.

Setelah penandatanganan kontrak, MAKMUR alias AAN merealisasikan pembayaran jasa pinjam bendera PT MRC kepada HOBBY SIREGAR senilai Rp1.600.000.000 yang terdiri dari pemberian satu unit mobil Toyota Cygnus warna hitam seharga Rp800.000.000 dan uang tunai sebesar Rp800.000.000.

Selanjutnya dibuat kesepakatan antara HOBBY SIREGAR dengan MAKMUR alias AAN terkait kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, yaitu HOBBY SIREGAR menyiapkan personil yang melaksanakan teknis pekerjaan di lapangan sedangkan MAKMUR alias AAN yang mengurus keuangan dan logistik serta peralatan.

Pada tanggal 28 November 2013, Terdakwa menandatangani Kontrak Nomor 600 / PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 tentang penunjukan PT Cipta Multi Kreasi (PT CMK) sebagai Konsultan Pengawas proyek Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (multi years) dan Terdakwa juga menunjuk MUSLIM dan ASRUL sebagai pengawas lapangan dari dinas PU Kabupaten Bengkalis, padahal MUSLIM dan ASRUL tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan.

Pada tanggal 27 Desember 2013, HOBBY SIREGAR melalui PT MRC mendapatkan pembayaran uang muka sebesar 15 % dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak dan lain-lain yaitu sebesar Rp65.517.284.681,20 (enam puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh sen) yang masuk ke dalam rekening nomor 0011254730 pada Bank Jatim cabang utama Surabaya atas nama PT MRC. Setelah menerima pencairan uang muka, MAKMUR alias AAN menemui HOBBY SIREGAR di kantor PT MRC untuk membuka buku cek. HOBBY SIREGAR memenuhi permintaan MAKMUR alias AAN dengan membuka dan menandatangani blangko cek Bank Jatim atas nama PT MRC yang angkanya masih dikosongkan dan menyerahkannya kepada MAKMUR alias AAN. Setelah menerima blangko cek tersebut, JULIANA (istri MAKMUR alias AAN) mencairkan cek sebesar Rp60.500.000.000,00 (enam puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan MAKMUR alias AAN untuk membeli sebuah apartemen di Singapura.

Untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, HOBBY SIREGAR men-subkon-kan pekerjaan utama kepada 3 (tiga) kontraktor lokal yaitu:
•    PT Parit Persada (ZAILANI) mengerjakan Base, Lane Concrete, Beton, dan saluran di Section 1 mulai Sta 00 + 000 sampai Sta 11 + 000.
•    PT Sinar Abadi Riau Mandiri (HERMANTO alias ATIONG) mengerjakan Lane Concrete, Beton, dan saluran di Section 2 mulai Sta 11 + 000 sampai Sta 21 + 000.
•    PT Teluk Indah (HASYIM) mengerjakan Base di Section 2 dan sebagian Section 3 yaitu mulai Sta 10 + 700 sampai Sta 32 + 800.

Adanya Subkontrak pekerjaan utama tersebut dilaporkan secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya padahal pekerjaan utama tidak boleh di-subkontrak-kan. Hal ini melanggar Pasal 87 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah menerima pembayaran uang muka, PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan HOBBY SIREGAR mengajukan 4 kali adendum kontrak yang disetujui oleh Terdakwa. Adendum Kontrak I nomor: 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 dilaksanakan melalui Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh TARMIZI, selebihnya untuk persetujuan adendum kontrak II s.d Adendum Kontrak IV tidak melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).

Dalam pelaksanaan pengajuan adendum kontrak tersebut, PT MRC melalui DOSO PRIHANDOKO dan AGUS FINDRA atas perintah HOBBY SIREGAR memberikan uang sebesar Rp20.000.000 kepada TARMIZI dan sebesar Rp80.000.000 kepada SYAFRIZAN (sekretaris Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak). Hal ini melanggar Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa sekitar bulan September 2014, Terdakwa memanggil HOBBY SIREGAR, MAKMUR alias AAN dan WAYAN SUMERTA (staf PT MRC) di Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis. Terdakwa menyampaikan bahwa pencairan termyn pertama dapat dicairkan apabila PT MRC memindahkan rekeningnya dari BPD Jatim ke BPD Riau. Selain itu Terdakwa juga menanyakan kepada MAKMUR alias AAN mengenai rincian uang fee yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan proyek tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan jatah bagian fee;

Pada bulan Oktober 2014, progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26 % atau tidak mencapai 10 %, sehingga pada bulan Desember 2014 MUHAMMAD NASIR (Team Leader/Site Engineer) dari PT CMK selaku Konsultan Pengawas melaporkan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya kepada Terdakwa. Atas laporan tersebut Terdakwa menemui HERLIYAN SALEH di ruang dinas Bupati untuk melaporkan keterlambatan pekerjaan PT MRC namun HERLIYAN SALEH menyarankan agar PT MRC tetap mengerjakan pekerjaannya sampai masa berakhir kontrak, padahal terhadap progres pekerjaan yang terlambat tersebut Terdakwa selaku PPK seharusnya dapat melakukan pemutusan kontrak. Hal ini melanggar Pasal 93 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.