Bupati Pantau Pelaksanaan UNBK Jenjang SMP

Inhil(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri (Inhil) HM Wardan, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Senin (22/4).
Sejumlah sekolah yang dipantau tersebut, yakni SMP Negeri 1 Tembilahan, yang melaksanakan UNBK di SMK Negeri 1 Tembilahan Jalan Baharuddin Yusuf dan SMP Negeri 3 Tembilahan.
Pelaksanaan UNBK untuk SMP Negeri 3 dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tembilahan. Sejauh ini berdasarkan hasil pemantauan UNBK di sejumlah sekolah tersebut berjalan dengan lancar.
Kepada wartawan Bupati Inhil HM Wardan, mengatakan karena keterbatasan sarana maka itu UNBK dilaksanakan secara bertahap atau dibagi menjadi beberapa shift, yakni pagi dan siang.
“Untuk di Inhil baru ada 25 sekolah yang bisa melaksanakan UNBK. Sedangkan sisanya, 125 masih belum. Semua butuh proses,”kata Bupati. Meski demikian, Bupati tetap berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan perangkat secara bertahap.

Dalam setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Inhil terus menganggarkan, baik melalui APBD, maupun dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah pusat.
“Inilah yang kita pikirkan. Kita akan terus berkoordinasi secara ntensif dalam mencari peluang-peluang maupun bantuan,”cetusnya.
Sebagai mana diketahui pelaksanaan UNBK ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.00 s/d 10.00 WIB. Sesesi kedua Pukul 10.30 s/d 13.00 WIB dan sesi terakhir pukul 14.00 s/d 16.00 WIB.***(ADV/hms)

ASN Harus Siap Ditugaskan Dimana Saja

Siak(SegmenNews.com)- Sebanyak 214 CPNS golongan ll & lll Angkatan ll Provinsi Riau formasi umum, dan lulusan pola pembibitan (STTD) Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di Hotel Winaria, Siak Sri Indrapura, Senin pagi (22/4/2019).

Pelatihan Dasar calon abdi negara ini akan dilaksanakan selama 51 hari, dan peserta akan diasramakan selama mengikuti pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan perundang-undangan yang berlaku, setiap CPNS harus mengikuti persyaratan sebelum menjadi PNS.

Tujuan dan sasaran dari Pelatihan Dasar ini adalah membentuk karakter pelayan masyarakat yang baik, memiliki wawasan kebangsaan dengan mendahulukan kepentingan nasional, dan dapat memahami tugas serta kewajiban.

Bupati Siak Alfedri menyebutkan, bahwa Abdi Negara tidak boleh terlepas dari etika sebagai ASN. Kata dia, ASN dituntut memiliki loyalitas pada negara, sebagai kunci utama sukses sebagai ASN.

“Mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sesuai tugas dan fungsi, serta bekerja sungguh-sungguh dimanapun kita ditempat tugaskan, merupakan langkah menjadi Aparatur Sipil Negara yang apat memahami tugas dan tanggung jawab”, ujar Alfedri dalam sambutannya dihadapan ratusan CPNS peserta pelatihan.

Pemimpin Negeri Istana itu berharap, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik di setiap tahapan pendidikan, agar ilmu didapat dapat diterapkan di tempat tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prosesi pembukaan Pelatihan Dasar CPNS golongan ll & lll tersebut, ditandai dengan pembacaan janji peserta dan pemasangan tanda peserta oleh Bupati Siak.

Turut hadir kepala BKPSDMD Kabupaten Siak Wan Abdul Razak, dan Joni Irwan selaku Plt. Kepala BPSDM Provinsi Riau.***(rls)

Ini Cara Mantan Kadis PU Bengkalis dkk Mengkorup Proyek MY Versi Dakwaan Jaksa KPK

Pekanbaru(SegmenNews.com)-Mantan Kadis PU Kabupaten Bengkalis, Muhammad Nasir dan Hobby Siregar atau PT Mawatindo Road Construction (PT MRC), Senin (22/4/2019), diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek multi years dengan kerugian Rp105 miliar lebih.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Feby Dwiandospendy, disebutkan, perbuatan terdakwa bermula ketika tahun 2011, Dinas PU Kabupaten Bengkalis merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan poros dengan total anggaran Rp2,5 triliun.

Pada saat pembahasan anggatan proyek tersebut tahun 2011, Makmur alias Aan, Ismail Ibrahim dati PT Merangin Karya Sejati dan Jeffri Ronald Situmorang dari PT Multi Structure, menemui Ribut Susanto, yang merupalan orang dekat Herliyan Saleh (Bupati Bengkalis saat itu), bermaksud untuk mendapatkan proyek tersebut.

Selanjutnya Ribut Susanto menyampaikan kepada Herliyan Saleh dan Terdakwa M Nasir, selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, kemudian ditanggapi oleh Herliyan Saleh maupun Terdakwa kalau menginginkan proyek-proyek tersebut harus bersedia memberikan sejumlah uang sebagai fee.

Wabup Bersilaturahmi dengan Alumni SMKN 1 Tembilahan 

Inhil(SegmenNews.com)- Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir H Syamsudin Uti (SU) menggelar silaturahmi dan ramah tamah engan Komunitas Indahnya Satu Hati alumni SMKN 1 Tembilahan, Sabtu (20/4) siang.

Wabup berharap kegiatan dengan niat memperkokoh jalinan kasih sayang dan silaturahim antara para alumnus yang sudah berkiprah pada dunia kerja dapat memberikan semangat baru dalam menyukseskan tahapan pembangunan daerah.

“Karena saya bersama pak Bupati, sangat berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ini. Mudah-mudahan perjalanan mass kepemimpinan kami dapat berjalan dengan baik,”harapnya.

Wabup, mengaku bangga dengan alumni-alumni SMKN 1 Tembilahan. Maka dari dia mengajak seluruh alumni dapat menyatukan kebersamaan serta selslu memberikan dukungan satu sama lain.

“Kita ingin apapun kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan sukses. Sedangkan sukses itu bisa bermanfaat bagi orang banyak,”cetusnya

Terkait, keberadaan alumni SMKN 1 Tembilahan yang sudah banyak menjalankan dunia kerja, Wabup berkeinginan agar para alumni dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Berikan kita ide-ide untuk terlaksana sebuah pembangunan yang maju kedepannya,”imbuh mantan Ketua KONI Inhil itu.***(ADV/hms).

Rusidi : Mengotak Atik Perolehan Suara Peserta Pemilu Bisa Dipidana

Pekanbaru(SegmenNews.com)-Minggu (21/4/2019) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengimbau ke seluruh jajan pengawas pemilu se-Riau agar memastikan berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak diubah ubah.

Hari ini, 4 (empat) hari Pasca Pencoblosan dalam pemilihan umum serentak Tahun 2019. Sejumlah masyarakat meminta kepada Bawaslu Provinsi Riau khususnya, untuk melakukan pengawasan terkait hasil dan rekap pemungutan suara yang berasal dari TPS.

Gejala ini terlihat dari alotnya Pleno rekakapitilasi di tingkat PPK dan banyaknya kecemasan dari caleg.

oleh sebab itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas melalui Group jejaring (Whatsapp) Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan hasil pemungutan dan perhitungan dan rekapitulasi suara tidak berubah dari tiap TPS diwilayahnya.

Rusidi mengutip Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017, yang menegaskan kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.” jelas Rusidi.

Rusidi juga menambahkan bahwa pada Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017, menekankan kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

“Dilihat dari 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun, termasuk penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya) yang merusak, menghilangkan, bahkan merubah hasil perhitungan suara dari TPS, akan dipidana dengan pidana paling lama 1 Tahun dan denda Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).” tegas Rusidi.

Intruksi ini, menurut Rusidi agar Pengawas, Penyelenggara, dan Peserta Pemilu benar-benar menjaga amanat rakyat Indonesia demi menciptanya pemilu yang jujur, bersih, dan adil.***(rls)

Pengakuan Lurah Selatpanjang Selatan Salinan C1 Hilang Karena Dicuri

Meranti(SegmenNews.com)- Her ri, Lurah Selatpanjang Selatan mengaku salinan hasil penghitungan suara Calon DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayahnya hilang dicuri.

“Sabtu pagi ada dipajang KPPS di samping kantor, mungkin kertasnya hilang dicuri orang,” aku Herri. Minggu (21/04/2019).

Perihal itu, Herri juga baru mengetahui format C1 hilang setelah diberitakan awak media.

“Saya tau format C1 ini hilang ketika berita terbit, atas kejadian ini saya juga tidak abis pikir kok bisa ada orang yang mengambil,” heran dia.

“Setelah saya cek, yang hilang format C1 DPR RI, DPD RI dan DPRD Kabupaten,” sambungnya.

Atas kejadian itu, Herri baru kembali mengumumkan setelah hasil rapat Pleno PPK.

“Mungkin setelah rapat pleno di PPK kita kembali umumkan,” pungkasnya.***(Dham)

Tiga Kelurahan di Meranti Belum Umumkan Hasil Perhitungan Suara

Meranti (SegmenNews.com) – Disinyalir tiga Kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau belum mengumumkan salinan hasil penghitungan suara Calon DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayahnya.

Ketiga Kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Selatpanjang Selatan, Selatpanjang Kota dan Selatpanjang Timur. Sebaliknya, Kelurahan Selatpanjang Barat dan 5 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi telah terlebih dahulu mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS wilayahnya kerjanya.

Padahal, berdasarkan Pasal 391 UU No.7 Tahun 2017, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Kemudian, jika terdapat PPS yang tidak mengumumkan salinan tersebut, maka anggota PPS terancam akan mendapatkan sanksi berupa kurungan badan selama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan itu jelas tercantum pada pasal 508 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Menanggapi hal itu, Herry Lurah Selatpanjang Selatan mengakui pihaknya belum mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.

“Untuk DPRD Kabupaten belum siap direkap sama PPK, jadi belum ditempelkan,” katanya ringkas, Minggu.***(Dham)

PPK 3T Mulai Rapat Pleno Terbuka

Meranti(SegmenNews.com) – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tebing Tinggi Timur hari ini, Minggu (21/04/2019)menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019.

“Mulai berlangsung pukul 10.00 Wib pagi tadi hingga 00.00 dini hari dengan target 2 hari selesai,” kata Ketua PPK Kecamatan 3T Mukhtiar.

Dikatakannya, dari 10 Desa dengan 44 TPS suara yang sah mencapai 86 %.

“Partisipasi masyarakat cukup besar dalam mengeluarkan hak suaranya, kita cukup memberikan apresiasi,” bebernya.

Mukhtiar mengakui, perhitungan satu kotak suara perdesa memakan waktu lebih kurang 1 jam.

“Dikecamatan Tebing tinggi Timur ini sebanyak 44 kotak suara dari Sepuluh Desa, jadi satu jam dikali empat puluh empat selama empat puluh empat jam waktu yang kita gunakan aman selama dua hari,” ujarnya.

“Kita juga akan berusaha agar pleno berjalan semaksimal mungkin, cuma pada waktu malam hari kita akan bekerja sampai pukul 00:00 dini hari,” sambungnya mengakhiri.*** (Dham)

Bupati Inhil Hadiri Kegiatan IKGTKI PGRI Peringati Hari Kartini 

Inhil(SegmenNews.com)- Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia -Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Peringatan Hari Kartini ke 140 Tahun 2019 Ahad (21/4).

Kegiatan yang dipusatkan di lokasi Car Free Day (CFD) Jalan Swarna Bumi Tembilahan itu dihadiri Bupati Inhil HM Wardan, Bunda PAUD Hj Zulaikhah, dengan mengusung tema Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Menuju PAUD yang Berkualitas.

Dalam sambutannya Bupati Inhil HM Wardan, memberi apresiasi terhadap IGTKI-PGRI Inhil yang telah menggagas kegiatan tersebut. Sebab, tidak semua Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan demikian.

“Mari kita berikan apresiasi kepada IGTKI Inhil, karena hari ini dapat melaksanakan peringatan Hari Kartini,”katanya.

Peringatan Hari Kartini, lanjut Bupati, secara nasional memang tidak ada surat edaran ataupun anjuran untuk dilakukan. Akan tetapi IGTKI-PGRI Inhil, memiliki inisiatif untuk memperingati. Artinya, IGKTI cukup memprihatinkan peringatan Hari Kartini.

Bupati, berhara aktivitas yang banyak dari PGRI Inhil, bersama-sama dengan IGTKI agar dapat melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Kartini secara luas. Demikian, pula melalui dinas terkait dalam hal ini nanti Dinas Pendidikan.

“Karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan terutama yang berkaitan dengan pendidikan,”sebutnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Inhil Hj Zulaikhah, saat diwawancarai mengaku bangga dan bersyukur atas pelaksanaan kegiatan itu. Apalagi dapat melihat senyum dan semangat para anak usia dini yang antusias dalam mengikutinya.

“Saya melihat semangat yang luar biasa baik dari IGTKI maupun orangtua termasuk anak-anak usia dini itu sendiri,”pangkas Zulaikhah.

Kegiatan itu tentunya murni partisipasi dari orangtua murid. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam memperingati Hari Kartini, memiliki pesan seperti apa RA Kartini itu dimasa lalu.***(ADV/hms).

C1 Wajib Diumumkan di PPS, Jika Tidak Pidana Mengancam

Pekanbaru(SegmenNews.com)- –Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengingatkan kepada Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Hal ini disampaikan Rusidi di kegiatan Supervisi dan Monitoring pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Sabtu (20/4/2019).

“Berdasarkan Pasal 391 UU No.7 Tahun 2017, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum,” tutur Rusidi.

Rusidi menambahkan bahwa jika terdapat PPS yang tidak mengumumkan salinan tersebut, maka anggota PPS terancam akan mendapatkan sanksi berupa kurungan badan selama 1 Tahun.

“Jadi, jika ada PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan C1 di wilayah kerjanya, maka pidana menanti, sanksinya jelas dikenakan Pidana Kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan itu jelas tercantum pada pasal 508 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.” jelasnya.

Hal ini disampaikan Rusidi karena banyak pertanyaan serta permintaan dari masyarakat terutama peserta pemilu kepada jajaran pengawas, sekaligus agar setiap pengawas pemilu dapat memperhatikan dan mengetahui apa saja yang menjadi wewenang dari PPS, PPK, serta jajaran KPU.***(chir/rls)

error: Konten website ini dilindungi!!