Meranti (SegmenNews.com) – Kurang sinkronnya memberikan data akurat terkait rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti gagal mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019.
Demikian dikatakan Kepala Bidang Perumahan dan Pemukian (Perkim) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Saiful Bahri, dikatakannya, pada acara sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik TA 2019 Bidang Infrastruktur yang digelar di Batam beberapa waktu lalu, Meranti meraih nol rupiah pada ketuk palu anggaran APBN tahun 2019.
Hal itu terjadi, akibat tidak sinkronnya data yang dikirim beberapa Kepala Desa ke Dinas PUPR Meranti.
“Data jumlah rumah tidak layak huni yang dikirim kepala Desa belum sinkron, dalam artian, Kepala Desa selalu memberikan tambahan unit rumah ketika kita sudah melaporkan ke Kementerian,” kata Saiful, kamis (11/04/2019).
Diakuinya, bahwa Dinas PUPR telah melayangkan surat ke Desa untuk segera menindak lanjuti dan menyelesaikan dengan cepat. Namun, tidak mendapat respon positif.
“Sebenarnya keseriusan Desa yang kita harapkan, kita sudah melaporkan data yang dikirim Desa, namun ada lagi Kepala Desa memberikan data tambahan, sehingga pihak Pusat menanyakan berapa sebenarnya jumlah rumah tidak layak huni di Meranti, akibat itu lah kita gagal mendapatkan bantuan itu,” cerita Saiful menyambungkan.
Padahal, menurutnya, Pemkab Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum telah berupaya dan ikut aktif dalam program Perumahan dan Pemukiman (Rumah Swadaya). Bahkan, untuk Meranti sudah dibuat berita acara yang berpeluang besar mendapatkan bantuan.
“Berita acaranya sudah ada, tapi tiba-tiba kita dinyatakan tidak dapat, atas kejadian ini saya kira Kepala Desa yang ada harus lebih serius dan menganggap ini program prioritas Desa, jangan menganggap ini tidak penting,” bebernya.
Saiful mengakui, ia sangat kecewa dengan hasil yang diperoleh, karena di Riau hanya 4 Kabupaten/Kota berpeluang besar mendapatkan bantuan.
“Di Riau hanya 4, Dumai, Rohil, Bengkalis dan Meranti, tapi karna permasalahan itu kita gagal mendapatkan bantuan,” kesalnya.
Akan tetapi, ujarnya, pada tahun 2019 Meranti kembali mendapatkan bantuan 101 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bidang Tematik Program APBN.
“Itu untuk tiga dimasing-masing Desa yakni, 36 unit Desa Tanjung Kulim, 40 unit Kuala Merbau dan 25 unit Teluk Ketapang,” ujarnya.
Bantuan Provinsi Riau, dikatakannya masih masuk dalam Draft. Untuk tahun 2019 berkemungkinan Meranti juga akan mendapat bantuan.
Untuk diketahui, dari tahun 2012 hingga 2018 Meranti telah menyelesaikan 4,462 unit bantuan rumah layak huni dimulai dari anggaran APBD, Provinsi dan Pusat.***(Dham)
